Liputandesa.id | Jepara – Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 123 siswa dan guru SMP Negeri 2 Jepara menjadi perhatian serius publik. Insiden yang terjadi usai menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu kini masih dalam penyelidikan. Hasil investigasi awal Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran standar keamanan pangan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandengan 05 Jepara, meski penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium.(6/8/2026).
Sebanyak 110 siswa dan 13 guru dilaporkan mengalami gejala keracunan berupa mual, muntah, diare, dan kram perut setelah mengonsumsi menu MBG pada Senin, 3 Agustus 2026. Empat siswa sempat menjalani penanganan medis di RSU PKU Aisyiyah Jepara karena kondisi tubuh melemah.
Menu yang dikonsumsi terdiri dari nasi putih, beef teriyaki, tumis labu siam dan wortel, tempe goreng, serta semangka.
Korban berasal dari SMP Negeri 2 Jepara, sementara makanan diproduksi dan didistribusikan oleh SPPG Bandengan 05 Jepara di bawah Program Makan Bergizi Gratis.
Peristiwa bermula setelah makan siang pada Senin (3/8/2026). Kasus kemudian terdeteksi pada Selasa (4/8/2026) ketika banyak siswa tidak masuk sekolah dan mengeluhkan muntah berulang, diare, serta sakit perut.
Investigasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara bersama Puskesmas dan Tim Gerak Cepat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, H. Hadi Sarwoko, membenarkan adanya temuan sejumlah faktor risiko yang memerlukan perhatian serius sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Berdasarkan investigasi sementara, terdapat sejumlah dugaan faktor penyebab yang berpotensi memicu kontaminasi makanan, antara lain. Dugaan kualitas daging sapi berada di bawah standar, dengan keluhan bau prengus, kurang segar, dan berlemak. Proses pencairan (thawing) daging dilakukan melalui perendaman air pada bak yang dinilai kurang higienis sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi silang.
Makanan dimasak sekitar pukul 02.00 WIB, namun baru dikonsumsi sekitar 11.30 WIB.
Pendinginan makanan hanya menggunakan kipas angin sebelum dikemas.
Penyimpanan sampel makanan bercampur dengan bahan lain tanpa pemisahan memadai.
Freezer penyimpanan bahan baku tidak memiliki pencatatan suhu maupun monitoring masa simpan.
SOP pengolahan pangan tidak terpasang dan pencatatan proses produksi belum dilakukan secara optimal. Pengawasan penggunaan alat pelindung diri bagi penjamah makanan dinilai belum maksimal. Daging beku disebut belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai salah satu indikator keamanan produk asal hewan.
Namun demikian, seluruh temuan tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama karena hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan masih berlangsung.
Dinas Kesehatan melakukan investigasi lapangan, pendataan korban, serta pengambilan sampel makanan dari bank sampel milik SPPG Bandengan 05 Jepara untuk diuji di laboratorium. Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap prosedur pengolahan, penyimpanan, distribusi, serta pengawasan keamanan pangan di dapur penyedia MBG.
Kasus ini menjadi alarm penting terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak dinilai harus dibarengi dengan penerapan standar keamanan pangan yang ketat, pengawasan internal yang efektif, dokumentasi proses produksi, serta kepatuhan terhadap prosedur higiene dan sanitasi.
Publik kini menunggu hasil laboratorium yang akan menentukan penyebab pasti kejadian tersebut sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan langkah evaluasi maupun tindakan lanjutan terhadap pengelola dapur MBG apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar keamanan pangan. (Red- LD).