Liputandesa.id – Jepara, [ Ratusan warga Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Desa Bangsri pada Rabu (28/5/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes masyarakat terhadap dugaan buruknya pengelolaan dan lemahnya pengawasan atas Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), dan sejumlah anggaran lainnya oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Bangsri.
Warga menuntut transparansi, keterbukaan informasi publik, serta akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Mereka membawa berbagai poster tuntutan dan menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam pernyataan sikapnya, massa menuntut adanya audit terbuka dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.
Unjuk rasa ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat atas tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang transparan. Mereka menyatakan bahwa sudah berkali-kali menanyakan perihal LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), namun tidak kunjung mendapat kejelasan dari Petinggi Desa.
Aksi ini digerakkan oleh Forum Warga Peduli Bangsri (FWPB), yang merupakan gabungan warga dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan desa. Ketua FWPB, Bambang, tampil sebagai juru bicara dalam audiensi dan menyampaikan beberapa poin secara langsung tuntutan warga.
Turut hadir dalam aksi ini antara lain, Petinggi Desa Bangsri, Sunaryo beserta perangkat desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perwakilan dari RT dan RW, Camat Bangsri, Debby, Unsur Forkopimcam, Satpol PP, serta Inspektorat Kabupaten Jepara, Aparat Polres Jepara dan Polsek Bangsri yang mengawal jalannya unjuk rasa
Aksi dilakukan di depan Kantor Balai Desa Bangsri, kemudian dilanjutkan dengan audiensi terbuka di Aula Balai Desa. Lokasi dipadati warga yang hadir sejak pagi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah desa dan pejabat terkait.
Unjuk rasa berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025, mulai pukul 09.00 WIB hingga menjelang siang hari. Audiensi dimulai setelah sesi orasi selesai dan berlangsung sekitar dua jam dengan suasana tertib dan kondusif.
Warga merasa adanya ketertutupan dalam pengelolaan dana desa, padahal anggaran tersebut berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Selama beberapa tahun terakhir, warga mengaku kesulitan mendapatkan informasi terkait alokasi dan realisasi anggaran desa. Hal ini memunculkan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa.
Menurut Ketua FWPB, Bambang, upaya mediasi secara informal sebelumnya sudah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Karena itulah masyarakat memutuskan untuk menggelar aksi damai guna menuntut hak mereka sebagai warga desa.
“Kami tidak ingin menciptakan kegaduhan. Kami hanya ingin dana desa dikelola dengan benar dan terbuka. Kalau tidak ada kejelasan, kami siap melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum,” tegas Bambang.
Petinggi Bangsri, Sunaryo, dalam audiensi menyampaikan bahwa pemerintah desa selalu berpegang pada aturan yang berlaku. Ia menyatakan siap menindaklanjuti masukan warga dan membuka ruang dialog lebih lanjut.
“Kami tidak anti-kritik. Silakan warga menyampaikan aspirasinya. Kami akan menindaklanjuti dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama,” ujar Sunaryo.
Camat Bangsri, Debby, yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sikap warga yang menyampaikan aspirasi secara damai.
“Forum ini adalah cermin demokrasi. Kita harus duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik bagi desa Bangsri. Saya harap komunikasi antara warga dan Pemdes bisa berjalan lebih baik ke depannya,” ucapnya.
Audiensi diakhiri dengan kesepakatan bahwa akan ada tindak lanjut dari pihak Inspektorat dan OPD terkait untuk meninjau dan mengevaluasi sistem pengelolaan dana desa di Bangsri. FWPB menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada perubahan nyata.Red.