Foto: Advokat Muda Ahmadun Basyar, SH
Liputandesa.id — JEPARA [ Di tengah gegap gempita industri hukum yang kerap dikritik sebagai menara gading bagi kaum berduit, sebuah realitas berbeda justru tumbuh dari tanah Jepara. Bukan dari ruang ber-AC di gedung pencakar langit Jakarta, melainkan dari kesederhanaan Desa Pule, Kecamatan Mayong, seorang advokat muda bernama Ahmadun Basyar, S.H. sedang menjalankan mandat konstitusi yang sering terlupakan: mengembalikan hukum kepada rakyatnya.
Investigasi terhadap praktik di Ahmadun Basyar, S.H. & Partners mengungkapkan sebuah pola yang jarang ditemukan dalam lanskap profesi advokat Indonesia modern. Di saat banyak kantor hukum berlomba mengejar fee besar dari korporasi, Ahmadun memilih jalan terjal: menjadi garda terdepan bagi masyarakat kecil yang buta hukum dan tak berdaya menghadapi sistem yang kompleks.
Landasan Hukum: Bukan Sekadar Amal, Tapi Mandat Undang-Undang
Tindakan Ahmadun Basyar yang membuka akses hukum seluas-luasnya bagi rakyat kecil bukanlah sekadar aktivitas amal atau public relations. Ini adalah implementasi tegas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Secara spesifik, langkah Ahmadun mencerminkan roh dari pasal-pasal krusial dalam undang-undang tersebut:
Kewajiban Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono): Sesuai Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003, advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ahmadun tidak menunggu permintaan; ia menjemput bola ke desa-desa, menjadikan kewajiban legal ini sebagai budaya kerja harian.
Kebebasan dan Independensi: Pasal 15 menjamin advokat bebas melaksanakan tugas profesinya untuk tegaknya hukum dan keadilan. Ahmadun menggunakan kebebasan ini untuk menolak menjadi “tukang gugat” bagi penguasa atau pemodal, melainkan berdiri independen membela kebenaran substantif bagi warga desa.
Sumpah Jabatan: Setiap advokat bersumpah untuk “tidak akan membeda-bedakan orang” dalam menerima perkara. Ahmadun membuktikan sumpah ini dengan melayani siapa saja tanpa melihat status sosial, sebuah integritas yang sering luntur di praktik lapangan.
“Fungsi advokat adalah penegak hukum (officium nobile). Ketika undang-undang mewajibkan kita membela yang lemah, maka menutup mata terhadap ketidakadilan di desa adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan,” tegas Ahmadun, merujuk pada semangat undang-undang yang sering kali hanya menjadi teks mati di buku peraturan.
Fakta Lapangan: Ketika Akses Hukum Diblokir Ekonomi
Data empiris di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan hukum di Indonesia bukan lagi isu teoretis, melainkan krisis nyata. Masyarakat desa sering kali terjepit dalam dua pilihan pahit: menerima ketidakadilan karena tidak paham prosedur, atau bangkrut hanya untuk mengakses konsultasi dasar.
Ahmadun Basyar hadir mematahkan logika bisnis hukum yang eksklusif ini. Melalui kantornya di Jepara, ia menerjemahkan pasal-pasal UU Advokat menjadi aksi nyata:
Konsultasi Terbuka: Menghapus stigma bahwa pengacara hanya bisa didekati oleh mereka yang mampu membayar mahal di muka.
Pendampingan Substantif: Fokus pada keadilan substantif (rasa adil), bukan sekadar kemenangan formalistik di pengadilan.
Edukasi Preventif: Menjadikan literasi hukum sebagai senjata utama masyarakat untuk mencegah konflik, sesuai dengan fungsi advokat sebagai penyebar kesadaran hukum.
Membongkar Mitos “Hukum Tajam ke Bawah”
Narasi bahwa hukum “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” selama ini hanya menjadi bahan obrolan warung kopi. Namun, bagi Ahmadun, ini adalah musuh nyata yang harus dilawan setiap hari dengan senjata undang-undang.
Kehadiran Ahmadun menegaskan satu fakta keras: Profesionalitas tanpa nurani adalah bencana bagi keadilan. Dalam setiap penanganan perkara, transparansi dan integritas ditempatkan di atas kepentingan transaksional. Ini adalah antitesis dari praktik oknum advokat yang kerap memanfaatkan ketidaktahuan klien, yang sejatinya telah melanggar Kode Etik Advokat dan semangat UU No. 18 Tahun 2003.
Relevansi di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Kehadiran Ahmadun Basyar di Jepara bukan sekadar profil tokoh inspiratif daerah, melainkan sebuah kritik sosial tersirat terhadap sistem penegakan hukum nasional yang masih gagap merangkul rakyat kecil. Ia membuktikan bahwa undang-undang advokat dirancang untuk melindungi rakyat, bukan melanggengkan oligarki hukum.
Jika negara gagal menghadirkan hukum yang terjangkau, maka munculnya figur seperti Ahmadun adalah respons alamiah dari rahim masyarakat. Ia membuktikan bahwa hukum tidak harus elitis. Hukum bisa lahir dari desa, digerakkan oleh putra daerah, dan digunakan untuk membela mereka yang paling rentan, persis sebagaimana diamanatkan oleh pembentuk undang-undang.
Kesimpulan: Ujian Bagi Sistem
Jejak pengabdian Ahmadun Basyar meninggalkan pertanyaan menohok bagi seluruh pemangku kepentingan hukum di Indonesia: Jika seorang advokat di desa kecil Jepara bisa menjalankan amanat UU Advokat secara utuhāmembela yang lemah dengan hati nuraniāmengapa institusi hukum besar masih sering dianggap jauh dari rasa keadilan?
Dari Desa Pule, pesan itu kini bergema: Keadilan tidak boleh menjadi barang mewah. Hukum harus turun ke jalan, masuk ke gang-gang sempit, dan berdiri tegak membela siapa saja yang tertindas, terlepas dari isi dompet mereka. Ahmadun Basyar telah memberikan buktinya; kini giliran sistem untuk menjawab tantangan tersebut.
(Redaksi – Laporan Khusus)