Foto : Rapat yang dihadiri Ahmad Gunawan selaku Ketua Yayasan WASKITA,dan PT Agrinas Palma Nusantara, yang digelar di Gedung HK Lantai 9, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).
Liputandesa.id — Jakarta [ Upaya mendorong Indonesia berperan sebagai paru-paru dunia melalui penguatan skema carbon credit dan program penghijauan menjadi fokus utama dalam rapat diskusi antara Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (WASKITA) dan PT Agrinas Palma Nusantara, yang digelar di Gedung HK Lantai 9, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).
Diskusi tersebut membahas pengembangan carbon capture, perdagangan karbon (carbon trade), serta kredit karbon sebagai instrumen strategis untuk menekan emisi karbon nasional sekaligus membuka peluang sumber ekonomi baru berbasis lingkungan.
Rapat dihadiri Ahmad Gunawan selaku Ketua Yayasan WASKITA, dan Direktur Research PT Agrinas Palma Nusantara, Zulham S.Koto, bersama tim konsultan WASKITA yang terdiri dari Endro S. Yahman, Bagus Karyo, dan Tommy, serta salah satu Direktur PT Agrinas Palma Nusantara dan sejumlah pemangku kepentingan di bidang lingkungan, investasi hijau, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Foto : Direktur Research PT Agrinas Palma Nusantara, Zulham S.Koto.
Dalam forum tersebut, Indonesia dinilai memiliki modal ekologis yang sangat besar, mulai dari kawasan hutan tropis, lahan gambut, hingga sektor perkebunan yang berpotensi menjadi penyerap karbon alami (carbon sink). Namun, potensi tersebut dinilai belum optimal karena masih terbatasnya skema terukur yang mampu dikonversi menjadi nilai ekonomi sah dan diakui secara internasional.
Ahmad Gunawan menegaskan bahwa carbon credit dapat menjadi jembatan antara kepentingan pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi nasional apabila dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang kuat.
Foto : Ahmad Gunawan selaku Ketua Yayasan WASKITA,dan PT Agrinas Palma Nusantara, yang digelar di Gedung HK Lantai 9, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam. Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan penyerapan karbon dapat diukur, diverifikasi, diakui, dan diperdagangkan secara transparan di pasar global,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu Direktur PT Agrinas Palma Nusantara menyampaikan bahwa isu carbon credit bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan peluang ekonomi masa depan yang harus dipersiapkan secara serius.
“Jika carbon capture dan carbon trade dikelola sesuai standar internasional, Indonesia tidak hanya berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim global, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penghijauan harus menjadi fondasi utama dalam kebijakan karbon nasional, bukan sekadar kegiatan simbolik.
“Penghijauan bukan hanya menanam pohon, tetapi memastikan ekosistem mampu menyerap karbon secara konsisten dan diakui dalam mekanisme kredit karbon global,” katanya.
Diskusi juga mengulas sejumlah tantangan krusial, mulai dari kepastian regulasi, mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV), hingga kesiapan Indonesia menghadapi pasar karbon nasional dan internasional yang semakin kompetitif.
Dalam kesempatan tersebut, WASKITA bersama tim konsultan memperkenalkan konsep CCAPN (Carbon Capture Agrinas Palma Nusantara), yakni gagasan mendorong tanaman perkebunan strategis seperti kelapa sawit dan aren agar diakui sebagai penyerap karbon yang sah dan dapat diperdagangkan di pasar karbon internasional.
Ahmad Gunawan menilai, selama ini terdapat ketimpangan global dalam pengakuan komoditas penyerap karbon.
“Di Eropa dan Jepang, tanaman tertentu seperti bunga matahari diakui sebagai penyerap karbon yang dapat diperdagangkan. Pertanyaannya, mengapa tanaman sawit dan aren yang tumbuh subur di wilayah khatulistiwa tidak mendapatkan pengakuan yang sama?” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam skema ekonomi hijau global.
“Indonesia adalah negara yang secara alamiah dianugerahi potensi sebagai paru-paru dunia. Perlu keputusan politik yang tegas bahwa perkebunan sawit dan aren juga merupakan kontributor signifikan dalam penyerapan karbon,” tegasnya.
Para peserta sepakat bahwa keberhasilan ekonomi hijau tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Rapat tersebut diharapkan menjadi langkah awal konsolidasi gagasan dan kerja sama strategis untuk memperkuat peran carbon credit sebagai instrumen nyata pembangunan berkelanjutan, sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam agenda pengendalian perubahan iklim global. (Tim Redaksi).
Satu tanggapan untuk “Dorong Carbon Credit dan Penghijauan, Indonesia Dibidik Jadi Paru-Paru Dunia”
Smoga apa yang didiskusikan tsb, bisa direalisasikan oleh pemerintahan negara kita,
Sebagai warga masyarakat yg menginginkan agar lingkungan hidup dan penghijauan di negeri ini berjalan baik dan normal, maka berharap Indonesia bisa membuktikan sbg paru-paru dunia