Foto : Musyawarah Ibu Bangsa 2025 resmi digelar di Jakarta, Senin (23/12/2025).
Liputandesa.id — Jakarta | Musyawarah Ibu Bangsa 2025 resmi digelar di Jakarta, Senin (23/12/2025). Forum nasional ini mempertemukan pemimpin perempuan lintas generasi, latar belakang, dan sektor untuk merumuskan arah pembangunan Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. (24/12/2025).
Kegiatan ini diprakarsai oleh KPPPA, MPR RI dan KPPRI sekaligus diikuti secara aktif oleh Institut Sarinah dan Komnas Perempuan sebagai unsur sipil. Musyawarah Ibu Bangsa menghasilkan Manifesto Ibu Bangsa 2025, yang akan menjadi pijakan advokasi serta agenda transformasi kebijakan publik nasional menuju 2045.
Musyawarah dihadiri pemimpin perempuan politisi, birokrat, hakim, aktivis, akademisi, dan tokoh lintas sektor. Sejumlah tokoh kunci turut menyampaikan pandangan, di antaranya Pendiri Institut Sarinah Eva K. Sundari, Kanti W Janis dan Fanda Puspitasari yang memainkan monolog.
Forum ini digelar sebagai bagian dari rangkaian konsolidasi pemikiran menuju satu abad Gerakan Perempuan Indonesia, sekaligus respons atas krisis multidimensi yang dihadapi bangsa, mulai dari ketimpangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketidakadilan ekonomi, krisis iklim, disrupsi digital, hingga melemahnya demokrasi.
Dalam forum tersebut, perempuan ditegaskan bukan sebagai objek kebijakan, melainkan subjek sejarah dan pengambil keputusan.
“Perempuan adalah Ibu Bangsa—penjaga kehidupan, penenun nilai, dan penentu arah peradaban. Musyawarah ini adalah ruang kedaulatan perempuan untuk berbicara, merumuskan, dan memimpin,” tegas Endang Yuliastuti, Direktur Institut Sarinah.
Mengusung tema “Pulang ke Semangat Kongres Perempuan 1928 untuk Mewujudkan Indonesia Emas yang Berkeadilan,” musyawarah berlangsung secara substantif dan partisipatif dengan membahas 12 isu strategis nasional, meliputi: Penghapusan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, Ketimpangan ekonomi dan kerja perempuan
Kesehatan perempuan (fisik, mental, reproduksi, dan spiritual), Politik, kepemimpinan, dan representasi perempuan, Krisis iklim, lingkungan hidup, dan tubuh perempuan, Dunia digital, kecerdasan buatan (AI), dan kedaulatan perempuan, Disabilitas, minoritas, dan pendekatan interseksionalitas, Budaya, sejarah, dan ingatan kolektif bangsa.
Reformasi hukum, pengadilan, dan kejaksaan
Reformasi sektor keamanan (TNI/Polri)
Women, Peace and Security (WPS) dan Pancasila
Reformasi kampus serta penguatan studi gender dan anak.
Selain isu di atas, Musyawarah juga mengangkat isu Reformasi birokrasi yang berkesetaraan gender. Seluruh pembahasan dibingkai dalam perspektif Feminisme Pancasila, yang menempatkan keadilan gender, kemanusiaan, gotong royong, dan spiritualitas sebagai fondasi pembangunan nasional.
Institut Sarinah menegaskan bahwa Musyawarah Ibu Bangsa merupakan sikap politik kebudayaan yang menolak reduksi perempuan ke dalam peran domestik semata serta melawan warisan ibuisme yang membungkam suara kritis perempuan.
“Ibu Bangsa bukan ‘ibu RT’ yang disuruh diam dan patuh. Ibu Bangsa adalah pemimpin moral dan politik yang berhak ikut menentukan mimpi Indonesia,” ujar Fanda Puspitasari.
Sementara itu, Eva K. Sundari dalam orasinya bertajuk “Feminisme Pancasila, Feminisme Indonesia” menegaskan bahwa feminisme yang diusung tidak bersifat eksklusif.
“Feminisme Pancasila berkolaborasi dengan laki-laki untuk memerangi sistem yang menindas, memiskinkan, serta merusak kemanusiaan dan keberlanjutan bumi, yakni feodalisme dan kapitalisme,” tegas Eva.
Hasil Musyawarah Ibu Bangsa 2025 akan menjadi dasar agenda advokasi dan kebijakan periode 2026–2028, sekaligus rujukan strategis menuju Indonesia Emas 2045. Institut Sarinah mendorong MPR RI, Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk mengawal implementasi hasil musyawarah tersebut.
Dukungan juga disampaikan Ketua Umum Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (WASKITA) sekaligus Ketua LBH Indonesia Menggugat (LBHIM), Ahmad Gunawan, yang menilai Musyawarah Ibu Bangsa sebagai momentum penting koreksi arah pembangunan nasional.
“Musyawarah Ibu Bangsa bukan sekadar forum simbolik perempuan, melainkan ruang politik kebangsaan yang sah dan strategis untuk menghadirkan keadilan substantif dan konstitusional,” tegas Ahmad Gunawan.
Ia menambahkan, agenda Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi jargon kosong apabila tidak dibangun di atas fondasi keadilan gender, supremasi hukum, dan perlindungan kelompok rentan.
Bahkan dalam satu forum negara di RDPU komisi 4 DPRRI tgl 1 Desember 2025 Ahmad Gunawan mengusulkan kepada Presiden untuk Kapolri/Wakapolri Mendatang diharapkan bisa dari Kalangan Perempuan.
“Manifesto Ibu Bangsa 2025 harus menjadi rujukan moral dan hukum dalam reformasi kebijakan nasional,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)