Liputandesa.id — Jepara [ Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Dr. Agus Sutisna, SH., MH., memberikan dukungan penuh terhadap upaya pembakuan busana adat pengantin khas Jepara yang digagas oleh Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (Harpi) Melati Kabupaten Jepara.
Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi resmi antara DPC Harpi Melati dengan Ketua DPRD Jepara yang berlangsung di Ruang Ketua DPRD Jepara, Selasa (4/11/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan resmi Harpi Melati Jepara tertanggal 18 Agustus 2025 mengenai program pembakuan busana pengantin khas Jepara tahun 2025.
Ketua DPC Harpi Melati Jepara, Eny Rosidah, menjelaskan bahwa Harpi Melati telah berdiri sejak tahun 2019 dan berfokus pada pelestarian serta pengembangan tata rias pengantin tradisional. Namun hingga kini, Jepara belum memiliki standar baku busana pengantin adat khas daerahnya sendiri.
“Konsep pengantin khas Jepara yang kami kembangkan ada tiga, yaitu Pengantin Jumpara, Samudra Mulia, dan Retno Kencono. Pembakuan ini penting agar bisa diajukan untuk uji kompetensi khusus dan menjadi identitas budaya Jepara,” jelas Eny Rosidah.
Ia menambahkan, proses pembakuan ini membutuhkan tahapan panjang, mulai dari pemilihan busana, motif, riasan, hingga perhiasan, dengan estimasi biaya sekitar Rp80 juta per konsep pengantin.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jepara Dr. Agus Sutisna menyampaikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan kreativitas para perias perempuan Jepara dalam melestarikan warisan budaya lokal.
“Jepara luar biasa dengan tokoh-tokoh perempuannya yang kreatif dan bersemangat. Upaya Harpi Melati ini perlu diapresiasi dan didukung penuh. Pembakuan busana adat pengantin khas Jepara sangat penting sebagai bentuk pelestarian identitas budaya daerah sekaligus kebanggaan masyarakat Jepara,” tutur Agus Sutisna.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD siap memfasilitasi langkah-langkah strategis agar program tersebut bisa terealisasi.
“Kami mendorong agar hasil karya Harpi Melati tidak hanya menjadi simbol seremonial, tapi juga diedukasikan ke masyarakat luas dan menjadi warisan budaya yang diakui,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harpi Melati mengajukan estimasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung proses pembakuan tiga konsep pengantin khas Jepara. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD menyarankan agar Harpi Melati segera menyusun rincian anggaran dan proposal resmi sebagai dasar pengajuan hibah daerah.
“Silakan dibuatkan perincian penggunaan anggaran dan ajukan proposal ke Bupati agar bisa diusulkan dalam skema hibah tahun 2027. Kami juga akan bantu koordinasikan dengan Bappeda terkait mekanisme dan peluang dukungan pendanaan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jepara turut hadir dan menyatakan komitmennya untuk membantu proses penyusunan Surat Keputusan (SK) pembakuan busana pengantin khas Jepara. Disparbud berharap Harpi Melati terus berkoordinasi aktif agar setiap revisi dan pembaruan bisa segera ditindaklanjuti.
Melalui dukungan lintas sektor tersebut, diharapkan pembakuan busana adat pengantin khas Jepara dapat segera terwujud sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah dan penguatan identitas Jepara di tingkat nasional.
“Pelestarian budaya adalah tanggung jawab bersama. Kami di DPRD siap mengawal agar Jepara memiliki ciri khas pengantin yang tidak hanya indah, tetapi juga mengandung nilai sejarah dan filosofi daerah,” pungkas Agus Sutisna. Red.