Liputandesa.id | Jepara — Penurunan bendera penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Jepara, Senin (17/8/2026), bukan sekadar seremoni bagi Paguyuban Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Jepara. Momentum itu justru menjadi ajang konsolidasi sekaligus “pemanasan mesin” menuju aksi massal yang direncanakan digelar pada 1 Oktober mendatang, dengan sekitar 7.000 personil siap berbaris menyuarakan aspirasi kesejahteraan dan perlindungan hukum para anggotanya.
Konsolidasi yang digelar berbarengan dengan penurunan bendera tersebut menjadi titik penting untuk memastikan kesiapan dan kekompakan seluruh elemen Satlinmas se-Kabupaten Jepara. Paguyuban menegaskan, aksi 1 Oktober nanti tidak akan dilakukan secara sporadis, melainkan terkoordinasi, tertib, dan tetap menjaga kondusivitas daerah.
“Ini bukan sekadar berkumpul. Kami sedang membangun kekompakan dan menyamakan langkah. Satlinmas harus satu suara ketika menyampaikan aspirasi, tetapi tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas Jepara,” tegas Joko Rintono, Ketua Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara.
Tuntutan yang dibawa bukan soal keuntungan pribadi semata, melainkan hak yang layak diterima ribuan personil yang setiap hari mengawal ketenteraman di tingkat desa hingga kecamatan. Secara rinci, aspirasi yang akan disampaikan meliputi:
Pemberian insentif yang layak dan berkelanjutan sesuai beban tugas dan pengabdian;
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial saat bekerja, sakit, maupun masa pensiun;
Jaminan perlindungan dan kejelasan anggaran bagi Satlinmas yang selama ini turun tangan dalam setiap situasi sosial, pengamanan acara, hingga penanganan gangguan keamanan.
Paguyuban menyoroti bahwa APBD Kabupaten Jepara yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun belum memiliki alokasi khusus yang memadai untuk kesejahteraan Satlinmas. Padahal, upaya untuk bertemu Bupati sudah dilakukan dua kali, namun yang ditemui justru para staf yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Bagaimana mungkin ribuan orang diminta hadir saat masyarakat membutuhkan, tetapi ketika kami membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan, justru tidak mendapat perhatian yang memadai?” tanya Joko.
Kondisi di Desa Dongos dan Gemulung, di mana anggota Satlinmas kerap berada di posisi rawan tanpa perlindungan memadai, menjadi pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, dalam dua tahun terakhir, bantuan bagi anggota yang sakit maupun yang meninggal dunia disebut sudah tidak lagi diberikan seperti sebelumnya — semakin mempertegas perlunya kebijakan yang jelas dan pasti.
Pemilihan tanggal 1 Oktober bukan kebetulan. Tanggal itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, dan bagi Satlinmas, ada makna mendalam di balik pilihan tersebut.
“Satlinmas adalah bagian masyarakat yang berdiri paling dekat dengan persoalan keamanan dan ketertiban di tingkat paling bawah. Karena itu, 1 Oktober menjadi momentum tepat untuk mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila juga harus hadir dalam bentuk keadilan dan perlindungan bagi masyarakat,” ungkap Abdul Rosyid, Koordinator Aksi 1 Oktober.
Ia menegaskan aksi ini bukan gerakan melawan pemerintah, melainkan ruang menyampaikan aspirasi warga negara.
“Kesaktian Pancasila jangan hanya dimaknai sebagai seremoni. Pancasila harus terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima tentang keadilan sosial. Ketika ribuan anggota Satlinmas meminta perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraannya, di situlah nilai Pancasila diuji dalam kebijakan nyata,” tambahnya.
Secara regulasi, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat memang menjadi urusan pemerintahan daerah. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengatur bahwa pemenuhan hak Satlinmas — termasuk pemberian insentif dan perlindungan kerja wajib menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah konsolidasi di Alun-Alun Jepara, ribuan anggota Satlinmas mulai menyatukan langkah dan memantapkan barisan. Bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk menunjukkan bahwa 7.000 personil yang setiap hari mengabdi untuk ketenteraman Jepara memiliki satu suara.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami ingin ada perhatian, kepastian perlindungan terhadap pengabdian Satlinmas. Kalau masyarakat membutuhkan kami setiap saat, maka ketika kami membutuhkan pemerintah, kami berharap pemerintah juga hadir,” ujar Rosyid.
1 Oktober nanti akan menjadi momen penentu: apakah suara ribuan Satlinmas hanya akan terdengar di jalan, atau benar-benar sampai ke meja kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara. (Red-LD).