Foto: Beathor Suryadi Politikus senior PDIP kiri dan kanan Ahmad Gunawan
Liputandesa.id — [ Jakarta 19 September 2025. Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah strategis yang dinilai penting untuk mengatasi persoalan kemiskinan, penyalahgunaan anggaran, dan buruknya tata kelola program sosial.
Dalam pernyataannya pada Jumat (19/9/2025), Beathor menegaskan tiga kebijakan utama yang harus segera dilaksanakan pemerintah.
Reformasi Aturan Bagi Hasil Tambang dan Sawit serta Optimalisasi CSR.
Menurut Beathor, aturan bagi hasil pertambangan dan perkebunan sawit selama ini belum adil dan tidak berpihak pada masyarakat daerah penghasil. Ia menilai masih banyak wilayah kaya sumber daya namun warganya hidup miskin. Ia juga menyoroti penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang sering tidak tepat sasaran, hanya berupa proyek seremonial, bukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Foto: Ahmad Gunawan kiri, Ahmad Basara kanan
Transformasi Program Makan Bergizi (MBG) Menjadi Transfer Dana Langsung
Beathor menilai kasus dugaan keracunan dalam program MBG yang terjadi di sejumlah daerah membuktikan adanya kelemahan sistem. Ia mengusulkan agar bantuan gizi disalurkan dalam bentuk transfer dana langsung ke rumah murid atau wali siswa. Dengan cara itu, keluarga bisa mengatur kebutuhan gizi anak sesuai kondisi lokal sekaligus meminimalisasi risiko keracunan massal.
Penghapusan Anggaran Perjalanan Dinas dan Bintek Desa.
” Ia juga meminta pemerintah menghapus anggaran perjalanan dinas yang boros dan sering tidak berdampak langsung pada masyarakat. Sebagai gantinya, Beathor mendorong bimbingan teknis (Bintek) di setiap desa. Menurutnya, setiap desa minimal harus memiliki satu orang yang mampu melaporkan kondisi desa secara langsung ke Istana untuk memperkuat pengawasan pemerintah pusat.
Beathor menekankan bahwa ketiga langkah ini bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan pijakan reformasi tata kelola negara. “Jika tiga langkah ini dilakukan, kita akan melihat dampak besar pada pengentasan kemiskinan, transparansi anggaran, dan pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ahmad Gunawan, aktivis alumni GMNI sekaligus kader kawakan PDIP, turut menyoroti pelaksanaan program pemerintahan Prabowo. Menurutnya, program yang dicanangkan presiden sejatinya mulia, namun para pembantunya justru terlihat kaget dan gelagapan dalam menjalankan kebijakan.
“Kerjanya kebanyakan birokrasi yang njlimet. Maka usulan saya, geser semua level sekjen, dirjen, dan eselon I atau kabag yang tidak kompeten. Pilih dari unsur ASN yang berintegritas,” kata Ahmad Gunawan.
Ia menambahkan, budaya birokrasi yang berbelit-belit dan suka mengulur waktu adalah musuh laten yang sudah mengakar di kalangan ASN. Menurutnya, hal itu harus segera dibersihkan agar pemerintahan Prabowo dapat bekerja efektif, cepat, dan berpihak pada rakyat. Red.