Liputandesa.id [ Jepara — KARIMUNJAWA, 29 September 2026 – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Jepara menggelar kegiatan “Penyerapan Aspirasi Masyarakat Spesifik MPR RI kepada Masyarakat Ekonomi Kreatif Karimunjawa” di Pantai Ceria, Karimunjawa. Kegiatan ini dihadiri oleh dua anggota MPR RI, yaitu Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A. selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI dan Dr. Hilmy Muhammad, M.A., anggota MPR RI dari unsur DPD RI.
Forum yang mengundang 150 pelaku ekonomi kreatif ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi para pelaku ekonomi kreatif di Karimunjawa, utamanya yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang bergelut di bidang ekonomi kreatif. Salah satu aspirasi yang disampaikan ialah terkait kebutuhan adanya produk hukum yang menjamin berbagai kemudahan usaha serta melindungi pelaku ekonomi kreatif di Karimunjawa, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Aspirasi itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPC Gekrafs Kabupaten Jepara, Muhammad Abdul Chaq. Ia berharap agar RUU tentang Daerah Kepulauan yang saat ini masuk ke dalam Prolegnas Prioritas dapat segera disahkan.
“…… apalagi mengingat status Karimunjawa yang notabene merupakan daerah kepulauan, maka treatment yang diberikan oleh negara harus berbeda dengan apa yang diterima oleh daerah-daerah non-kepulauan.”
Ia menambahkan bahwa memang masih ada masalah tentang tumpang tindihnya regulasi, utamanya yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan Karimunjawa. Akan tetapi ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045 yang tentu menjadi angin segar bagi pemajuan ekonomi kreatif nasional.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat Karimunjawa, Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A. berharap agar terwujud sinergi dalam pengembangan berbagai produk unggulan Karimunjawa. Ia mendorong DPC Gekrafs Jepara untuk turut andil dalam membantu para pelaku ekonomi kreatif di Karimunjawa, baik dalam hal penyediaan program-program pendampingan maupun turut memberi masukan terkait regulasi yang diharapkan.
Tanggapan yang serupa juga disampaikan oleh Dr. Hilmy Muhammad, M.A. Lebih lanjut, ia mendorong agar para pelaku ekonomi kreatif di Karimunjawa, mulai aktif berjejaring dengan masyarakat daerah kepulauan lain yang secara karakteristik kewilayahan mirip dengan Karimunjawa, khususnya dalam pengembangan sektor wisata dan berbagai produk ekonomi kreatif yang menjadi andalan daerah.
Kegiatan tersebut ditutup dengan sesi penyerahan rangkuman aspirasi masyarakat kepada perwakilan MPR RI yang hadir.(Red -LD).