Banyak orang tua siswa dari TK/PAUD Baitul Abidin yang berada di Desa Mindahan Kidul, Kecamatan Batealit, Jepara, Jawa Tengah memprotes kebijakan sekolah yang mewajibkan pembayaran Rp330.000 untuk kegiatan wisata, bahkan bagi siswa yang tidak berpartisipasi.
Aturan “ikut atau bayar tetap” ini dinilai memberatkan di tengah tingginya tekanan ekonomi masyarakat, terlebih bagi keluarga yang terkena PHK dan ekonomi lemah.
Dari informasi yang diterima awak media, Sekolah mengeluarkan pemberitahuan melalui pesan WhatsApp yang mewajibkan seluruh siswa mengikuti wisata edukasi selepas ujian akhir semester ke Yogyakarta dengan tujuan Malioboro, Musium Dirgantara dan IBarbo.
Selain itu, Biaya sebesar Rp330.000 harus dibayar paling lambat sebelum keberangkatan. Siswa yang tidak ikut tetap diharuskan membayar atau mencari pengganti untuk mengisi kursi bus yang kosong.
Protes Orang Tua
Salah satu wali murid yang keberatan mengatakan, “Suami saya baru kena PHK, tapi anak tetap harus bayar. Kalau tidak, dikatakan tidak mendukung program sekolah, ” ujar W salah satu wali murid.
Dari kegiatan study tour tersebut, wali murid merasakan kekhawatiran yang akan berdampak Psikologis pada anak-anak yang tidak ikut study tour dan dikhawatirkan merasa dikucilkan.
Regulasi yang Dilanggar
Permendikbud No. 8 Tahun 2022
Kegiatan sekolah harus bersifat sukarela dan tidak boleh memaksa peserta didik membayar.
Surat Edaran Kemendikbud
Larangan praktik pungutan wajib yang memberatkan masyarakat.
Sampai saat ini belum ada Respons Dinas Pendidikan Jepara terkait viralnya berita ini.
Protes ini menyoroti kesenjangan antara kebijakan sekolah dan realitas ekonomi masyarakat yang berbeda. Orang tua mendesak penghapusan aturan yang bersifat pemaksaan.
Salah satu wali murid pun mengungkapkan, “Ada 2 anak saya sekolah di TK Paud Baitul Abidin mindahan Kidul Batealit Jepara, 1 yang masih berada di TK Tersebut, ” tuturnya .
Ia menambahkan, “Pada tahun lalu saya sudah menyampaikan keberatan karena harus 2 anak yang ikut wisata, saya tetep bayar 2, dan saya sudah pernah menyampaikan ke pihak kepala sekolah yang sampai sekarang masih menjabat, ” keluhnya.
“Tapi tanggapannya tidak ada toleransi jika tidak ikut tetap membayar atau cari ganti orang lain dan sampe sekarang masih seperti itu, ” jelasnya.
Sementara itu, awak media mengkonfirmasi Miftahur Rohmah selaku kepala sekolah TK/Paud Baitul Abidin yang mengatakan, “Soalnya ini sebenarnya banyak yg pengen ikut mas, tp gk kebagian jok karena saya hanya ambil 2 armada. Memang yg keberatan tdk bisa ikut kami suruh cari ganti / kami carikan yg mau ngisi tentang masalah kursi. Kami suruh koordinasi antara yg punya kursi dan yg ganti. Karena memang banyak yg ingin pergi berdua sama suami ada jg yg pengen duduk sendiri2 gitu mas, ” ujarnya, Kamis (1/5).
Ia menambahkan, “Klo wajib kan ikut gk ikut bayar njih mas, tp yg kami terapkan adalah mencari ganti spy kursinya ada yg nempati gitu mas, ” imbuhnya.
Lebih lanjut, kata dia, “Begini mas, artinya cari ganti itu siapa kira2 yg mau ikut, dan ternyata di list kami lbh dr kursi yg ada ini mas, kayaknya tdk memberatkan jg menurut saya, ” pungkasnya.***
Sumber: W/WM/Jepara Update.
