Jumat, 18 Sep 2026
Home
Search
Menu
Share
More
17 Sep 2026 19:13 - 3 menit reading

Program Prioritas Dinkes Jepara 2026, Ka. DKK : Memprioritaskan Dan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

Views: 23

Liputandesa.id / Jepara – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara di tahun 2026 ini memiliki beberapa program unggulan, meliputi Speling (Spesialis Keliling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang didukung oleh transformasi layanan primer dan penguatan Posyandu. Dan program prioritas lainnya berfokus Meningkatkan status kesehatan masyarakat sesuai dengan renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 sampai dengan 2030.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara melalui Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)
dr. Hesti Prihandari menjelaskan berkaitan dengan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam upaya mencapai tujuan “Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat” antara lain :

a. Promosi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan promotif, preventif, penguatan UKBM dan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

b. Perluasan cakupan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular dan tidak menular, mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan melakukan deteksi dini secara proaktif.
c. Peningkatan pemenuhan layanan kesehatan pada ibu, bayi, balita dan status gizi masyarakat.

d. Peningkatan jangkauan, jenis, cakupan dan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sesuai standar pelayanan yang berlaku dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi.

‘Sedangkan untuk poin-poin utama dari strategi diatas diantaranya : adanya Intregitas Layanan Primer (ILP) menjadikan PKD atau Pustu menjadi UPKDK di setiap desa menjadikan pelayanan lebih dikembangkan ke arah promosi dan edukasi terhadap dengan prioritas layanan tidak hanya kuratif,” ujar Sekdin.

Lanjutnya, dengan pemenuhan UPKDK di ampu oleh dokter, perawat, bidan dan kader untuk dapat semakin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dan diantaranya :

 Mengembangkan layanan kesehatan dasar di tingkat desa melalui penguatan Posyandu serta pemberian insentif bagi kader kesehatan.
 Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan prioritas untuik desil 1 sampai dengan desil 5 dengan skrining terlebih dahulu untuk lansia, ODGJ, penduduk dengan penyakit kronis ,ibu hamil. Dengan prioritas tersebut keluarga yang tidak mampu dibantu oleh pemerintah dan untuk keluarga yang mampu didorong untuk mempunyai Jaminan kesehatan secara mandiri.
 Pelayanan CKG dan Speling, mendekatkan akses pemeriksaan kesehatan serta layanan dokter spesialis langsung ke masyarakat di berbagai desa. Menjadikan skrining awal risiko penyakit menular maupun tidak menular di masyarakat.
 Pendampingan ibu hamil untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin serta mencegah risiko stunting sejak dini.
“Dan sinkronisasi program kabupaten di bidang kesehatan dengan program nasional seperti kemiskinan, stunting dan TB,” ungkap Sekdin.

Lebih jauh, sementara untuk jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan dan Puskesmas sesuai apilkasi simpeg.jepara.go.id adalah sejumlah 1.519 dengan jumlah tenaga medis, sekitar 131 orang, dan tenaga kesehatan 1.388 orang.

“Kemudian untuk jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kabupaten Jepara adalah sejumlah 4.186 orang, sesuai aplikasi SISDMK dengan jumlah tenaga medis 579 orang, dan tenaga kesehatan 3.607 orang,” terangnya.

Ia juga menyampaikan kemudian untuk kesejahteraan tenaga kesehatan telah diperhitungkan dengan gaji dan TPP yang telah teranggarkan dalam APBD, untuk di bidang swasta minimal diusahakan sesuai UMR.

“Lalu untuk identifikasi permasalahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meliputi :
Belum optimalnya cakupan JKN untuk mewujudkan UHC,
Kedua, belum optimalnya akses dan layanan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Selanjutnya perlunya peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang terintegrasi, dan terakhir belum semua puskesmas memi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *