Liputandesa.id [ JEPARA – Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menunda persiapan penanganan bencana kekeringan. OPD diminta segera menyiagakan sarana prasarana (sarpras), peralatan, hingga sumber daya manusia (SDM) sebelum kondisi krisis air memburuk.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gedung Shima, Jepara, Rabu (9/9/2026).
“Bencana mungkin tidak selalu dapat kita cegah, tetapi risiko dan dampaknya dapat kita kurangi dengan kesiapsiagaan, perencanaan, dan kerja sama yang kuat,” tegas Agus.
Agus menjelaskan, DPRD Jepara terus memperkuat ketahanan daerah melalui empat fungsi strategis:
Regulasi: Mendorong lahirnya peraturan daerah terkait mitigasi dan perlindungan masyarakat.
Anggaran: Memastikan alokasi dana yang proporsional untuk pengurangan risiko bencana.
Pengawasan: Memastikan program penanganan kekeringan tepat sasaran.
Representasi: Menyerap aspirasi masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
Ancaman kekeringan di Jepara makin nyata seiring prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Curah hujan di sebagian besar wilayah Jepara diperkirakan tetap berada di bawah normal hingga Oktober 2026.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, memaparkan bahwa puncak kemarau terjadi pada Agustus dan dampaknya masih berlanjut saat ini. Per 2 September 2026, kekeringan telah melanda tiga desa, yaitu Desa Kedungmalang, Sumberrejo, dan Tunahan.
Dampak kekeringan tersebut mencakup:
Warga Terdampak: 1.415 kepala keluarga (4.247 jiwa).
Bantuan Disalurkan: 320 ribu liter air bersih telah didistribusikan ke titik-titik rawan.
Pemerintah Kabupaten Jepara dan Forkopimda berkomitmen memastikan langkah penanganan kekeringan berjalan terukur, cepat, dan langsung menjawab kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. (Red -LD)