Disiplin Aparatur Dipertanyakan, Kantor Desa Damarjati Sepi Saat Jam Kerja Dan BPJS Perangkat Nunggak 10 Bulan

Liputandesa.id — Jepara [ Pelayanan publik di Pemerintah Desa (Pemdes) Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Sejumlah perangkat desa diduga abai terhadap kedisiplinan kerja dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada warga. (16/10/2025).

Pantauan awak media pada Rabu (15/10/2025) menunjukkan kondisi Balai Desa Damarjati yang sepi, padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 09.00 WIB. Dari hasil pengamatan, hanya terdapat dua orang perangkat desa yang tampak hadir di tempat kerja, sementara pejabat lainnya belum terlihat. Kondisi tersebut jelas melanggar ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Seorang warga Desa Damarjati, Agus Riyanto atau akrab disapa Agus Alesta, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku aparatur desa yang tidak disiplin.

“Kami datang ke Balai Desa pagi-pagi dengan harapan bisa dilayani, tapi hingga pukul 9.00 Wib hanya dua pejabat yang hadir. Sangat disayangkan perilaku seperti ini dari aparat yang seharusnya jadi contoh,” ujar Agus kepada awak media di lokasi.

Agus menambahkan, kejadian buruknya pelayanan publik tersebut bukan yang pertama kali terjadi, melainkan sudah sering dan menjadi rahasia umum di kalangan warga. Bahkan, ada perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa surat izin resmi.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu pagi, 15 Oktober 2025, saat jam pelayanan seharusnya sudah aktif. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Jepara, jam kerja aparatur pemerintahan desa dimulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB pada hari Senin sampai Jumat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Peristiwa ini berlangsung di Balai Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Tempat pelayanan publik yang seharusnya menjadi pusat aktivitas masyarakat justru tampak lengang, menandakan lemahnya disiplin dan tanggung jawab aparatur desa dalam menjalankan fungsi pelayanan.

Selain masalah ketidakhadiran pegawai, warga yang datang ke balai desa juga menemukan persoalan serius terkait tunggakan premi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Suwarno, salah satu perangkat desa yang meninggal dunia.
Agus bersama keluarga almarhum Suwarno datang ke balai desa untuk menanyakan status BPJS tersebut, namun justru mendapati bahwa premi BPJS-nya menunggak selama 10 bulan.

Keterlambatan pembayaran premi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengelolaan administrasi dan tanggung jawab keuangan desa.

Sekitar pukul 09.30 WIB, Nur Khalimah, selaku Kaur Keuangan Desa Damarjati, baru tiba di Balai Desa setelah sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh awak media dan warga.
Dalam keterangannya, Nur Khalimah mengakui adanya kelalaian pribadi dalam penanganan premi BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

“Pembiayaan premi BPJS seluruh staf desa diambil dari dana BHPN Desa, biasanya dicairkan per enam bulan sekali. Namun karena pekerjaan menumpuk selama 10 bulan terakhir, saya belum sempat menangani pembayaran premi tersebut,” ungkapnya.

Warga menilai, perilaku tidak disiplin dan kelalaian dalam pengelolaan administrasi tersebut mencoreng citra pemerintahan desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Agus berharap Dinas Dinsospermades Kabupaten Jepara segera turun tangan memberikan teguran dan sanksi tegas kepada perangkat desa yang tidak mematuhi aturan jam kerja dan lalai menjalankan kewajiban.

“Kami ingin pelayanan yang tertib, cepat, dan sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan oleh aparatur yang tidak disiplin,” pungkasnya. Red.