JEPARA – LIPUTANDESA.ID – Polemik mengenai legitimasi jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik menyusul kontroversi terkait dokumen persyaratan pendidikan yang menjadi bagian dari proses pencalonannya. Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum, pertanggungjawaban pejabat negara, hingga kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional untuk mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden.(11/11/2026).
Dalam analisis hukum yang disampaikan Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum., Dekan sekaligus Dosen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, frasa “mundur atau dimundurkan” tidak semestinya hanya dipahami sebagai tekanan politik. Persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi negara dan konstitusi.
Menurutnya, kontroversi mengenai dokumen pendidikan Gibran telah membuka ruang perdebatan serius tentang legitimasi administratif dan tanggung jawab politik seorang pejabat tinggi negara.
Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan dua putusan pengadilan yang disebut dalam analisisnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Dalam uraian tersebut, putusan MK dikaitkan dengan persoalan pembuktian dokumen pendidikan yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Sementara putusan MA disebut membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan pendidikan atas nama Gibran.
Dua persoalan hukum tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana pembatalan dokumen administratif dapat memengaruhi kedudukan seseorang yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden.
Dr. Edi Pranoto menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara pembatalan suatu dokumen administrasi negara dengan pemberhentian pejabat yang telah menduduki jabatan berdasarkan proses konstitusional.
Pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan oleh MA, apabila benar sebagaimana diuraikan dalam analisis tersebut, berkaitan dengan keabsahan keputusan atau dokumen administratif.
Namun, konsekuensi terhadap kedudukan Wakil Presiden tidak serta-merta terjadi secara otomatis.
Pasalnya, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, proses pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik, opini publik, ataupun keputusan sepihak lembaga tertentu. Ada mekanisme konstitusional yang wajib dipenuhi.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, asas legalitas, kepastian hukum, dan due process of law menjadi prinsip penting dalam menyelesaikan polemik tersebut.
DPR memang memiliki kewenangan konstitusional untuk menggunakan hak-haknya, termasuk hak menyatakan pendapat. Namun, apabila persoalan berkembang menuju pemakzulan, prosesnya harus mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Artinya, DPR tidak dapat langsung memberhentikan Wakil Presiden.
Usulan pemberhentian harus melalui proses pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR, kemudian diajukan kepada MK untuk diperiksa dan diputus. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dilakukan melalui MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Di sinilah pentingnya menjaga batas kewenangan setiap lembaga negara.
Menurut analisis Dr. Edi Pranoto, mekanisme pemakzulan harus dijalankan berdasarkan bukti dan alasan konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menjadi instrumen pertarungan kepentingan politik.
Di tengah perdebatan tersebut, pengunduran diri secara sukarela menjadi salah satu pilihan yang dibahas dalam analisis akademis tersebut.
Menurut Dr. Edi Pranoto, apabila seorang pejabat negara memilih mengundurkan diri secara sadar, terukur, dan melalui prosedur konstitusional, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.
Setidaknya terdapat tiga pertimbangan. Pertama, pengunduran diri dapat menjadi bentuk penghormatan terhadap integritas lembaga negara ketika legitimasi pejabat yang bersangkutan terus dipertanyakan.
Kedua, langkah tersebut berpotensi meredam polarisasi politik dan mencegah konflik berkepanjangan antarlembaga negara.
Ketiga, pengunduran diri dapat menjadi contoh bahwa kepentingan institusi dan kepercayaan publik harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Meski demikian, pengunduran diri juga tidak boleh dipahami sebagai pengakuan otomatis atas suatu pelanggaran hukum.
Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui proses yang sah dan berdasarkan pembuktian.
Publik Berhak Mengetahui Keabsahan Dokumen
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kedudukan seorang Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar mengenai persyaratan pejabat publik.
Dalam prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai dokumen yang menjadi dasar persyaratan pencalonan pejabat negara, termasuk bagaimana proses penerbitan, verifikasi, dan penyetaraan dokumen tersebut dilakukan.
Apabila terdapat persoalan administratif, instansi yang berwenang perlu memberikan penjelasan terbuka berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Keterbukaan tersebut penting agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi dan saling tuding tanpa dasar pembuktian.
Di sisi lain, Gibran juga tetap memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Dengan demikian, kepentingan publik atas transparansi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak setiap warga negara. Persoalan legitimasi Wakil Presiden ini menjadi ujian bagi konsistensi penerapan prinsip negara hukum di Indonesia.
Putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ruang lingkup amar serta kewenangan masing-masing lembaga. Tidak boleh ada pihak yang memperluas makna putusan di luar apa yang benar-benar diputuskan oleh pengadilan.
Pada saat yang sama, pemerintah dan lembaga negara tidak seharusnya mengabaikan pertanyaan publik mengenai keabsahan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan jabatan.
Dr. Edi Pranoto menawarkan sejumlah langkah penyelesaian, antara lain memastikan setiap tindakan pemerintah dan DPR berlandaskan prosedur hukum, melakukan penelaahan independen terhadap implikasi putusan pengadilan, meningkatkan transparansi dokumen yang relevan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan tanggung jawab moral dan kewajiban hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik, sementara kepastian hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Polemik mengenai Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan bahwa persoalan administrasi negara dapat berkembang menjadi persoalan legitimasi politik dan konstitusional ketika menyangkut jabatan tertinggi dalam pemerintahan.
Namun, harus dibedakan secara tegas antara pembatalan dokumen administratif, pemenuhan persyaratan jabatan, dan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden.
Pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi pilihan politik yang bermartabat apabila ditempuh secara sah. Sementara itu, pemakzulan hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan konstitusional dan pembuktian hukumnya terpenuhi.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang harus mundur atau siapa yang berhak mempertahankan jabatan.
Lebih jauh, ini merupakan ujian apakah penyelenggara negara benar-benar menempatkan hukum, integritas lembaga, dan kepercayaan rakyat di atas kepentingan kekuasaan.
Sebab dalam negara hukum, tidak seorang pun boleh berada di atas konstitusi, tetapi tidak seorang pun pula boleh diberhentikan hanya karena tekanan politik tanpa melalui proses hukum yang sah.(Yusron LD).