Liputandesa.id — Jakarta, [ Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menuai kritik keras dari publik. Gelombang demonstrasi, kasus korupsi di Pertamina, hingga lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi sorotan utama dalam diskusi yang digelar Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (WASKITA) di Kantor WASKITA, Jl. Alternatif Cibubur 26, Jatisampurna, Kota Bekasi, Senin (1/9/2025).
Diskusi dihadiri Ketua LBH Indonesia Menggugat (LBHIM) sekaligus Ketua WASKITA Ahmad Gunawan, didampingi sejumlah pembina dan penasehat seperti Zaenal Fahry, Binarko, Gutomo, Ustad Wadud, dan Ristiyanto. Hadir pula Plt. Presiden LBHIM Mohammad Samsu (Korwil Banten), Bendahara WASKITA Ria Iflahah, aktivis GMNI Bambang Suryatama, serta Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.
Dalam diskusi, WASKITA menilai pemerintahan Prabowo–Gibran gagal menjawab krisis ekonomi dan sosial yang tengah dirasakan rakyat. Isu yang mengemuka antara lain.
Gelombang demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 yang memuncak ricuh pada 28–29 Agustus di sejumlah daerah. Kasus korupsi Pertamina terkait praktik pencampuran Pertalite menjadi Pertamax. Lonjakan harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Rencana kenaikan PPN 12% yang dianggap memberatkan masyarakat kecil. Tingginya angka pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Kinerja kepolisian yang dinilai lemah dalam mengendalikan unjuk rasa.
Kritik publik mulai mencuat sejak akhir Agustus 2025, seiring meningkatnya gelombang aksi massa di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Puncaknya terjadi pada 31 Agustus, sebelum akhirnya WASKITA menggelar diskusi formal berskala nasional pada 1 September di Jakarta.
Menurut Ahmad Gunawan, ketidakmampuan pemerintah dalam menstabilkan harga bahan pokok dan mengatasi kasus korupsi membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Rencana kenaikan pajak dan lemahnya aparat keamanan memperburuk keadaan. “Ini adalah tamparan keras bagi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran,” tegasnya.
WASKITA merumuskan sejumlah rekomendasi, di antaranya. Menurunkan harga BBM hingga 50% menjadi Rp5.000–Rp5.500 per liter. Menstabilkan harga kebutuhan pokok untuk meringankan beban rakyat.
Evaluasi kabinet, khususnya jabatan wakil menteri yang rangkap jabatan, sesuai putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019. Meningkatkan profesionalisme kepolisian dalam menjaga keamanan publik.
Retool kabinet dan evaluasi kebijakan MBG, serta memperbaiki sistem Koperasi Merah Putih. Menghapus jabatan komisaris BUMN yang dinilai menjadi beban negara.
WASKITA menilai, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah korektif, legitimasi Prabowo–Gibran akan semakin melemah. Gelombang protes rakyat yang terus meluas dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Red.
Editore : Redaksi.