Liputandesa.id — Jakarta [ Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi ujian serius pasca kerusuhan Prakirtusdama pada 25–30 Agustus 2025 di berbagai daerah dan munculnya polemik internal terkait komposisi kabinet. Sejumlah pihak mendesak agar Presiden segera mengambil langkah tegas, mulai dari membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) hingga menertibkan “musang berbulu domba” yang dituding menyusup di lingkar kekuasaan.(15/09/2025).
Sejumlah pengamat dan aktivis menilai pembentukan TGPF mendesak dilakukan sembari menunggu proses hukum yang sedang dijalankan Polri. Usulan ini bahkan berkembang menjadi gagasan pembentukan komisi atau badan adhoc melalui Keppres, agar memiliki kekuatan hukum jelas dan tidak sekadar rekomendasi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilaporkan telah menyerahkan temuan awal kepada Presiden, termasuk dugaan keterlibatan kelompok terlatih dan terorganisir dalam kerusuhan. Isu ini semakin menguat setelah podcast Bocor Alus oleh Tempo serta aktivis Malaka Projectid menyebut adanya keterlibatan oknum TNI.
Meski demikian, sejumlah menteri yang duduk ex-officio di Kompolnas—antara lain Mendagri, Menkopolhukam, dan Menkumham—dinilai pasif dan belum bersuara. Publik pun bertanya-tanya, apakah Presiden belum sepenuhnya mempercayai laporan Kapolri atau masih menunggu bukti hukum yang lebih kuat.
Di sisi lain, kritik keras muncul dari kalangan purnawirawan TNI. Ahmad Gunawan, Ketua Umum Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara, menuding ada “musang berbulu domba” di lingkaran Presiden. Menurutnya, sejumlah figur yang tidak ikut berjuang dalam Pilpres 2024 justru menduduki jabatan strategis di kabinet maupun BUMN, sementara loyalis lama terpinggirkan.
Gunawan menyebut purnawirawan TNI yang tergabung dalam PPIR (Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya) dan TAP (Team Aksi Politik) merasa dikhianati. Selain itu, ia menyoroti adanya kecemburuan dengan Polri yang dinilai mendapat porsi besar di posisi strategis pemerintahan.
Kritik ini mencuat bersamaan dengan penetapan buronan Reza Chalid (RCH) sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 10 Juli 2025 dan mencuatnya dugaan aliran dana dalam aksi demonstrasi akhir Agustus.
Gunawan memperingatkan, lemahnya seleksi terhadap orang-orang di sekitar Presiden membuka peluang infiltrasi kepentingan. Jika tidak segera diantisipasi, hal ini bisa memperuncing rivalitas TNI–Polri, melemahkan soliditas kabinet, bahkan mengancam stabilitas nasional.
“Keterbukaan menjadi kunci agar kesalahan sejarah tidak terulang. Presiden harus memastikan tidak ada musang berbulu domba yang bersembunyi di lingkar kekuasaan,” tegas Gunawan.
Desakan pembentukan TGPF untuk mengusut kerusuhan Prakirtusdama dan kritik purnawirawan TNI terhadap kabinet menandai bahwa stabilitas pemerintahan Prabowo berada dalam sorotan publik. Transparansi, soliditas internal, serta ketegasan hukum dinilai mendesak dilakukan agar kepercayaan masyarakat tidak luntur dan pemerintahan tidak terganggu oleh opini, konspirasi, maupun infiltrasi kepentingan. Red.
Sumber : Yayasan WASKITA