Liputandesa.id — Jakarta [ Rencana pemerintah membentuk dan menggelontorkan dana besar bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 menuai sorotan tajam. Sejumlah pengamat menilai, tanpa persiapan matang, program ini berisiko menjadi ajang “bancakan massal” atau korupsi berjamaah.(16/09/2025).
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih digagas pemerintah dengan target pembentukan hingga 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah menyiapkan dana besar untuk permodalan koperasi sebagai upaya memperkuat ekonomi rakyat dari desa.
Kritik keras datang dari Ahmad Gunawan, Ketua Umum Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (Waskita). Ia menilai program ini berpotensi gagal jika hanya mengandalkan gelontoran modal tanpa dibarengi penguatan kelembagaan, SDM, dan pengawasan yang ketat.
Analisis ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang digadang-gadang menjadi program prioritas dalam masa pemerintahannya.
Program ini berlaku secara nasional, menyasar desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kritik dan peringatan disampaikan di Jakarta sebagai pusat kebijakan nasional, dengan dampak langsung ke daerah.
Menurut Ahmad Gunawan, ada lima alasan utama program ini berisiko tidak efektif. SDM pengurus dan manajer koperasi belum siap. Infrastruktur uji pasar dan target pemasaran tidak jelas. Produk unggulan di tiap daerah berbeda, rawan tumpang tindih pasar.
Konsep top down sulit berhasil bila hanya mengandalkan pinjaman modal tanpa pengawasan berkelanjutan.
Terdapat lembaga sejenis di desa seperti BUMDes, KSP, dan KSU yang sudah eksis, sehingga rawan tumpang tindih fungsi.
Sebagai solusi, Waskita mengusulkan agar dana permodalan tidak langsung digelontorkan ke koperasi, melainkan dialihkan untuk membeli saham mayoritas bank teknis seperti Bank Bukopin (yang kini dikuasai investor Korea) atau Bank KB Indonesia. Dengan cara itu, penyaluran pembiayaan koperasi dapat dilakukan melalui bank yang sudah berpengalaman, bersama BRI dan bank daerah.
Selain itu, pemerintah diminta membentuk OJK Koperasi, menghidupkan kembali pendidikan kader koperasi (AKOP dan IKOPIN), melakukan restrukturisasi Dewan Koperasi Indonesia, serta menciptakan lembaga akreditasi koperasi berbasis digital.
Ahmad Gunawan memperingatkan bahwa tanpa langkah konkret penguatan kelembagaan, uang rakyat yang digelontorkan berpotensi hilang sia-sia. Ia bahkan menegaskan, jika terjadi kebocoran anggaran, maka pejabat tinggi harus berani bertanggung jawab penuh.
“Filosofinya sederhana: ikan busuk itu dari kepala. Kalau uang rakyat hilang, jangan ada yang lari dari tanggung jawab,” tegasnya. Red.