PJI Desak Hentikan Kriminalisasi Demonstran Pro Demokrasi, Sebut Tindakan Aparat Inskonstitusional

Foto : Eva Kusuma Sundari aktivis alumni GMNI Unair Surabaya sekaligus pendiri Institut Sarinah

Liputandesa.id — Jakarta, [ Perempuan Jaga Indonesia (PJI) mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait kriminalisasi aktivis pro demokrasi yang marak pasca demonstrasi Agustus 2025. PJI menilai langkah aparat kepolisian tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga inskonstitusional serta merusak fondasi demokrasi Indonesia. (24/09/2025).

Pernyataan ini disampaikan oleh Perempuan Jaga Indonesia (PJI) bersama jaringan masyarakat sipil, dengan dukungan tokoh publik Eva Kusuma Sundari, aktivis alumni GMNI Unair Surabaya sekaligus pendiri Institut Sarinah.

PJI mengecam penangkapan sejumlah aktivis pro demokrasi, di antaranya Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation), Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, Saiful Amin, serta puluhan mahasiswa dan pekerja. Mereka mendesak penghentian kriminalisasi, pembebasan segera seluruh tahanan demonstrasi Agustus 2025, dan reformasi struktural terhadap aparat kepolisian.

Pernyataan sikap resmi disampaikan pada 23 September 2025, menyusul penangkapan yang terjadi sejak gelombang demonstrasi pro demokrasi pada Agustus 2025.

Kasus kriminalisasi tercatat di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. Aktivis ditahan di Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

PJI menilai tindakan aparat bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Negara dinilai gagal melindungi warganya dan justru melakukan kekerasan brutal yang berujung pada 10 korban tewas, 1 kritis, serta banyak penahanan sewenang-wenang.

Temuan PJI menunjukkan adanya praktik pelanggaran serius, mulai dari penangkapan sewenang-wenang tanpa dasar hukum, pemeriksaan tanpa pendamping hukum, pembatasan kunjungan keluarga dan pengacara, hingga penahanan anak di bawah umur. Bahkan, tercatat ada larangan ibu bertemu bayi yang masih menyusu, ketiadaan pendamping psikolog, serta penangkapan warga hanya karena membaca buku filsafat.

Lima Tuntutan Utama PJI, Polisi menghentikan kriminalisasi aktivis pro demokrasi. Presiden segera membebaskan seluruh tahanan demonstrasi Agustus 2025. Polisi menghormati hak maternitas perempuan dan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Presiden memprioritaskan reformasi struktural demi keadilan sosial. Presiden melaksanakan reformasi POLRI dengan perspektif keadilan gender.

“Kriminalisasi demonstran adalah tindakan inskonstitusional dan harus segera dihentikan,” tegas PJI dalam pernyataannya.Red.
.