Liputandesa.id — Jepara [ Permasalahan serius kembali mencuat dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan adanya kredit macet besar-besaran di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Jepara Tahun 2024.(23/09/2025).
BPK dalam LHP Nomor: 61.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025 mengungkap pengelolaan kredit senilai Rp340,9 miliar di PT BPR Jepara Artha tidak sesuai ketentuan. Akibatnya, Pemkab Jepara diminta mengantisipasi potensi hilangnya investasi jangka panjang permanen sebesar Rp24,04 miliar, serta menyelesaikan kredit macet Rp269,6 miliar dengan pinjaman kepada kreditur mencapai Rp125,1 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konferensi pers pada 18 September 2025 menetapkan lima tersangka, yakni JH (Jhendik Handoko) – Direktur Utama PT BPR Jepara Artha, IN (Iwan Nurussetyo) – Direktur Bisnis & Operasional, AN (Ahmad Nasir) – Kepala Divisi Bisnis, Literasi, dan Inklusi Keuangan, AS (Ariyanto Sulistiyono) – Kepala Bagian Kredit, MIA (Mohammad Ibrahim Al Asy’ari) – Direktur PT Bumi Manfaat Gemilang (rekanan).
Temuan BPK merujuk pada posisi hingga 31 Desember 2024. Sementara KPK mengumumkan perkembangan kasus ini pada 18 September 2025, setelah menerima pengaduan dan melakukan penyidikan.
Kasus kredit fiktif berlangsung di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), salah satu BUMD milik Pemkab Jepara, Jawa Tengah.
Kredit macet dan fiktif muncul karena adanya manipulasi dokumen, penilaian agunan hingga sepuluh kali lipat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), serta pencairan kredit yang dilakukan bahkan sebelum pengikatan agunan. Dana hasil pencairan digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk fee debitur Rp4,85 miliar, penutupan kredit bermasalah Rp95,2 miliar, hingga pembelian aset pribadi seperti mobil SUV, rumah, tanah, dan biaya umroh.
KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp254 miliar, belum termasuk bunga. Sejumlah aset telah disita, antara lain 136 bidang tanah/bangunan senilai Rp60 miliar, uang tunai Rp1,3 miliar, serta kendaraan mewah. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mencabut izin usaha PT BPR Jepara Artha melalui SK No. 42/D.03/2024 tertanggal 21 Mei 2024. Proses likuidasi kini ditangani Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Ketua Yayasan LBHIM dan selaku Dewan Pembina Media Liputandesa.id, Ahmad Gunawan, menyebut kasus ini menimbulkan pertanyaan publik terkait penyertaan modal Pemkab Jepara yang berpotensi hilang. Sesuai Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menjadi tanggung jawab Pemkab Jepara dan DPRD.
“Kasus ini jelas menimbulkan risiko serius bagi keuangan daerah. Investasi Pemkab di BPR terancam hilang, sementara masyarakat Jepara ikut dirugikan karena dana publik dipakai untuk memperkaya pihak tertentu,” tegasnya.Red.
Editor : Maskur