Liputandesa.id — Jepara [ Kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kembali menuai sorotan tajam. Ketimpangan dalam pengelolaan dua kawasan wisata, yakni Pantai Prawean dan Kampung Prau, menjadi sumber kekecewaan warga, khususnya para pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata lokal.15/07/2025.
Pedagang di kawasan Kampung Prau mengeluhkan pungutan rutin yang tetap diberlakukan oleh desa, meskipun fasilitas umum tidak mengalami peningkatan berarti. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 5 Tahun 2023 yang diberlakukan sejak akhir tahun lalu.
Menurut mereka, meski setoran dipungut secara teratur, hingga kini tidak ada penambahan fasilitas seperti tempat sampah, penerangan, toilet, atau kebersihan yang memadai. Kondisi ini membuat para pedagang merasa hanya dijadikan sumber pendapatan, bukan mitra dalam pembangunan desa.
“Sejak Perdes itu jalan, kami seperti hanya dijadikan objek setoran. Fasilitas nihil, tapi pungutan tetap. Kami ini warga, bukan sapi perah,” ujar Purbo, Ketua Paguyuban Pedagang Kampung Prau.
Pihak yang bersuara dalam persoalan ini adalah Paguyuban Pedagang Kampung Prau, dipimpin oleh Purbo dan Sekretarisnya, Kunzaimah. Mereka menyuarakan kekecewaan kolektif dari puluhan pedagang yang menggantungkan hidupnya di kawasan wisata tersebut.
“Kami ingin terlibat, bukan ditinggalkan. Kalau desa mau membangun pariwisata, libatkan semua pihak, bukan hanya kelompok tertentu,” tegas Kunzaimah.
Di sisi lain, pihak Pemerintah Desa Bandengan belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan tersebut.
Kebijakan pungutan dan tiket masuk diberlakukan sejak Oktober 2023, berdasarkan implementasi dari Perdes No. 5 Tahun 2023. Sejak saat itu, pengunjung Kampung Prau dikenai tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang, tanpa adanya peningkatan layanan.
Permasalahan terjadi di Kampung Prau, salah satu kawasan wisata pantai yang berada dalam wilayah administratif Desa Bandengan. Lokasinya berdekatan dengan Pantai Prawean, yang juga dikelola oleh desa, namun disebut-sebut mendapat perlakuan lebih baik.
Selain merasa dirugikan karena tidak mendapatkan fasilitas memadai, para pedagang juga menyoroti ketimpangan perlakuan antar lokasi wisata. Mereka mencurigai adanya monopoli pengelolaan warung di Pantai Prawean oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan aparatur desa.
Kondisi ini memperparah kekecewaan, terutama karena jumlah pengunjung Kampung Prau menurun drastis hingga 70 persen sejak tarif masuk diberlakukan. Hal itu berdampak langsung pada penurunan pendapatan pedagang.
“Orang sekarang mikir dua kali mau masuk. Apalagi kalau datang rombongan, bisa habis banyak hanya untuk tiket. Padahal tempatnya minim fasilitas,” ujar salah satu pedagang.
Paguyuban Pedagang Kampung Prau mendesak revisi Perdes No. 5 Tahun 2023, terutama pada pasal-pasal yang dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha kecil. Mereka menuntut agar kebijakan pembangunan pariwisata dilakukan secara partisipatif, melibatkan semua elemen masyarakat, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Kini, Pemdes Bandengan menghadapi tekanan serius dari warganya sendiri. Jika tidak segera membenahi sistem pengelolaan wisata yang dianggap timpang, desa ini berisiko kehilangan kepercayaan publik dan menghambat potensi besar sektor pariwisata lokal yang seharusnya menjadi milik bersama.Red.