Dok : Ketua YLBHIM Ahmad Gunawan
JEPARA, LIPUTANDESA.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat (YLBHIM) mendesak Kapolres Jepara melalui Satreskrim serta Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk menuntaskan penanganan dugaan pengangkutan kayu ulin dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menuju Pulau Tengah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.(14/11/2026).
YLBHIM meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan pekerja lapangan maupun nakhoda kapal. Penyidik didorong menelusuri keseluruhan rantai distribusi, mulai dari asal-usul kayu, pihak pengirim, pemilik muatan, pengangkut, penerima, hingga pihak yang diduga memberikan perintah atau bertanggung jawab atas penggunaan kayu tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum YLBHIM, Ahmad Gunawan. menyusul kembali mencuatnya dokumen resmi Polres Jepara yang menunjukkan adanya tahapan klarifikasi terhadap laporan dugaan tindak pidana kehutanan sejak 2023.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, terdapat dua surat resmi Polres Jepara, masing-masing tertanggal 27 September 2023 dengan Nomor B/119/IX/RES.5.6/2023/Reskrim dan 25 Oktober 2023 dengan Nomor B/89/X/RES.5.6/2023/Reskrim.
Kedua surat tersebut ditujukan kepada Sofyan Hadi selaku Ketua LBH-IM Korwil Jawa Tengah, berisi pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dugaan illegal logging di wilayah Karimunjawa.
Dalam dokumen tersebut tercatat bahwa penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, di antaranya Sofyan Hadi, Hutomo Daru Pradipta, Hamka, Ahmadus Salam, Sriyanto, Ahmad Gunawan, serta sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Balai Taman Nasional, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
Surat tertanggal 25 Oktober 2023 juga mencantumkan penunjukan Brigadir Sofyan Hadi sebagai penyidik pembantu untuk membantu mempercepat proses penyelidikan.
Sementara itu, berdasarkan kronologi yang disampaikan YLBHIM, aduan pertama dilayangkan pada 21 Agustus 2023. Selanjutnya, pada 31 Agustus 2023 diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan.
Rangkaian dokumen tersebut memperlihatkan bahwa laporan telah memasuki tahapan penanganan kepolisian sejak 2023. Namun, perkembangan akhir dan kepastian status penanganan perkara hingga November 2026 masih menjadi pertanyaan yang meminta penjelasan resmi aparat.
Salah satu persoalan utama yang disoroti YLBHIM adalah dugaan pengangkutan kayu ulin dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menuju Pulau Tengah, Karimunjawa.
Ahmad Gunawan meminta penyidik menelusuri dokumen kapal, manifes muatan, dokumen legalitas hasil hutan, identitas pengirim dan penerima, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman tersebut.
Ketua YLBHIM juga meminta keterangan para saksi yang disebut mengetahui aktivitas pengangkutan, termasuk Abdussalam, Hamka, dan seorang nakhoda kapal yang dikenal dengan panggilan Om Yanto.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada pihak YLBHIM, nakhoda tersebut disebut pernah mengungkapkan adanya pengangkutan kayu dengan kapasitas sekitar 30 meter kubik dalam satu perjalanan. Informasi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan saksi, dokumen pelayaran, data muatan, serta bukti pendukung lainnya.
Pertanyaan yang kini perlu dijawab penyidik bukan semata-mata berapa banyak kayu yang diangkut, melainkan siapa pemilik kayu, siapa yang mengatur pengiriman, dari mana kayu diperoleh, dan siapa pihak yang memerintahkan maupun menerima pengangkutan tersebut.
Selain persoalan kayu ulin, Ahmad Gunawan juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan keterkaitan penanganan perkara tersebut dengan aduan dana hibah sosial kemasyarakatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
Permintaan klarifikasi ini muncul setelah YLBHIM mencermati rangkaian dokumen Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, termasuk surat tertanggal 23 September 2026.
Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti resmi yang dapat memastikan adanya hubungan antara aduan dana hibah tersebut dengan penyelidikan dugaan pengangkutan kayu ulin di Karimunjawa.
Karena itu, YLBHIM meminta aparat menjelaskan secara terbuka apakah kedua persoalan tersebut merupakan penanganan yang terpisah atau memiliki keterkaitan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan penyidik.
Ahmad Gunawan menegaskan bahwa setiap dugaan harus diuji melalui mekanisme hukum, bukan dibangun berdasarkan asumsi maupun spekulasi.”tegas Ahmad Gunawan.
Tambah, Koordinator Wilayah YLBHIM Jawa Tengah, Drajat Ari Wibowo, S.H., turut menyoroti belum adanya kepastian informasi yang dinilai memadai mengenai perkembangan penanganan aduan dugaan illegal logging kayu ulin di Pulau Tengah.
Menurut Drajat, laporan masyarakat yang telah disampaikan sejak 2023 semestinya memperoleh tindak lanjut dan kepastian informasi dari aparat penegak hukum.
Ia mempertanyakan sejauh mana penyelidikan telah dilakukan, apakah seluruh saksi yang mengetahui aktivitas pengangkutan telah dimintai keterangan, bagaimana penelusuran dokumen asal-usul kayu, serta apakah pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut sudah diperiksa.
“Jangan sampai laporan masyarakat yang sudah disampaikan sejak 2023 justru terkesan mangkrak tanpa kepastian. Kami mempertanyakan keseriusan aparat dalam menindaklanjuti dugaan illegal logging di Pulau Tengah Karimunjawa. Persoalan ini tidak boleh terus berlarut-larut tanpa kejelasan perkembangan penanganannya,” tegas Drajat.
Ia menilai kepastian hukum merupakan hak masyarakat dan pelapor. Oleh karena itu, aparat perlu memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah penyelidikan yang telah dilakukan maupun kendala yang dihadapi.
Apabila terdapat kekurangan alat bukti atau hambatan dalam proses penyelidikan, hal tersebut semestinya disampaikan secara profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Drajat Ari Wibowo, S.H., menegaskan YLBHIM tidak akan berhenti hanya dengan menyampaikan desakan dan kritik kepada aparat penegak hukum.
Apabila tidak terdapat perkembangan penanganan yang jelas, pihaknya menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui mekanisme praperadilan sesuai objek, kedudukan hukum pemohon, dan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
“Apabila laporan ini tidak segera mendapatkan penanganan yang profesional dan tidak ada kepastian hukum, YLBHIM akan mempertimbangkan langkah praperadilan. Kami tidak ingin laporan masyarakat yang menyangkut dugaan tindak pidana lingkungan hidup ini terus dibiarkan tanpa kejelasan perkembangan penanganannya,” tegas Drajat.
Ia menambahkan, rencana tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik, melainkan sebagai upaya mencari kepastian hukum melalui mekanisme yang tersedia.
Menurutnya, praperadilan merupakan instrumen hukum yang dapat ditempuh sepanjang tindakan atau keputusan penyidik yang dipersoalkan termasuk dalam ruang lingkup objek praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
YLBHIM menilai penanganan dugaan tindak pidana kehutanan tidak cukup hanya dengan menelusuri pihak-pihak yang berada di lapangan.
Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk asal-usul kayu, legalitas pengangkutan, identitas pemilik muatan, pihak pengirim, penerima, serta pihak yang diduga memberikan perintah.
Publik juga menunggu penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan sejak 2023, termasuk tindak lanjut atas dokumen-dokumen kepolisian yang telah diterbitkan.
Pertanyaan mendasarnya kini adalah: dari mana kayu ulin tersebut berasal, siapa yang mengatur pengirimannya dari Pangkalan Bun ke Karimunjawa, siapa penerimanya, dan apakah seluruh aktivitas pengangkutan itu telah memenuhi ketentuan hukum?
YLBHIM meminta Kapolres Jepara dan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah memberikan penjelasan resmi agar persoalan ini tidak terus berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga terdapat hasil penyelidikan dan pembuktian yang sah, seluruh pihak yang disebut maupun diduga berkaitan dengan persoalan ini tetap harus dihormati hak-haknya dan dijunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (Tim Red-LD).
Editor: Tim Red-LD
Sumber: Ketua YLBHIM Ahmad Gunawan