Liputandesa.id / Jepara – Program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah melalui Kemendikdasmen diharuskan menggunakan sistem swakelola yang melibatkan masyarakat atau panitia sekolah, bukan dikerjakan oleh pihak ketiga atau kontraktor.
Di Kabupaten Jepara termasuk salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen.
Namun, masih ada pelaksanaan revitalisasi yang diduga dilimpahkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga/kontraktor di wilayah Kabupaten Jepara, dan hal ini dianggap sebagai pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis (Juknis), dan bisa dikenakan sanksi administratif hingga berpotensi masuk ke ranah hukum.
Jika hal itu benar dan terbukti, maka pihak sekolah/kepala sekolah bisa terkena konsekuensi dan sanksi berat.
Berdasarkan Juknis/Juklak serta regulasi yang berlaku seperti Instruksi Presiden dan Permendikbudristek terkait swakelola. Maka pihak sekolah/kepala sekolah, dan panitia terkait dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, evaluasi jabatan, hingga pencopotan dari jabatan kepala sekolah.
“Sebagaimana hal itu diceritakan oleh Ahmad Ni’am (45) dari Lingkar Studi Kebijakan Desa (Laskar Desa) pada media,” Sabtu (14/11/2026).
Ia juga menjelaskan dalam pelaksanaan program revitalisasi ini, kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana tersebut. Jika pengerjaan oleh pihak ketiga berindikasi mark up, kerugian negara, atau terjadi penyimpangan anggaran, kasus ini dapat berujung pada pemeriksaan hingga proses hukum oleh aparat penegak hukum.
“Dan jika program revitalisasi yang dikerjakan tidak sesuai petunjuk teknis, maka berisiko tidak disetujui laporannya, di pencairan tahap berikutnya / bisa ditahan seperti dari pencairan tahap 1 ke tahap 2, dan atau dana harus dipertanggungjawabkan jika dianggap fiktif / tidak sah,” terang Ni’am.
Ahmad Ni’am juga mengingatkan, jika pembangunan revitalisasi sepenuhnya bergantung pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja (DED) yang telah disetujui. Dalam Juknis program revitalisasi satuan pendidikan, seluruh item pekerjaan fisik harus mengacu pada hasil survei awal tingkat kerusakan bangunan sebelum pekerjaan dimulai.
“Masyarakat perlu memperhatikan papan informasi dan RAB, karena Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) wajib memasang papan informasi proyek dan menyimpan salinan dokumen teknis RAB, Gambar Kerja, serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat / RKS di sekolah. Kedua, jika ditemukan adanya kejanggalan masyarakat bisa koordinasi dengan Tim Teknis dan Pengawas. Dalam struktur revitalisasi, terdapat Tim teknis Perencana dan Pengawas, serta pendampingan dari Dinas Pendidikan setempat yang bertugas memverifikasi kesesuaian material dan progres fisik sebelum pencairan atau serah terima pekerjaan (BAST) dilakukan,” paparnya.
Sebagai contoh SD di Kabupaten Jepara yang menerima bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmen adalah SDN 2 Kunir, Kecamatan Keling, sebesar Rp. 797.287.000,- dan SD Negeri 2 Pulodarat, Kecamatan Pecangaan, sebesar Rp. 891.891.000, –
“Dari informasi dan pantauan di lapangan diindikasi kedua sekolah tersebut diduga dikerjakan oleh pihak ketiga / rekanan / kontraktor,” tutup Ni’am meneruskan ceritanya.
Hingga berita ditayangkan pihak Disdikpora Kabupaten Jepara belum memberikan tanggapan tentang 2 SD Negeri yang dikabarkan menerima bantuan revitalisasi tersebut. (Yusron)