JEPARA — LIPUTANDESA.ID – Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan Peningkatan Kualitas Insan Pers dengan melibatkan sejumlah jurnalis dari berbagai media di Kabupaten Jepara. Kegiatan berlangsung di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama Lantai 3, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kompetensi wartawan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, perubahan pola konsumsi berita, serta tantangan industri media yang semakin kompleks. Namun, peningkatan kapasitas insan pers juga menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali profesionalisme, integritas, dan independensi media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Jepara Budhi Sulistyawan, Pranata Hubungan Masyarakat Muhammad Syafrudin, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Makhlaufi Akhyar atau Lutfi, serta narasumber dari Solopos Media Group, Shifaul Arifin dan Ayu Prawitasari, seorang jurnalis, penulis sekaligus peneliti media.
Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Jepara Budhi Sulistyawan memaparkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers di tengah derasnya arus informasi digital. Wartawan dituntut tidak hanya cepat menyampaikan berita, tetapi juga mampu menjaga akurasi, melakukan verifikasi, menguji informasi, dan memastikan setiap pemberitaan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan profesionalisme wartawan menjadi semakin penting ketika informasi yang belum terverifikasi mudah menyebar melalui berbagai platform digital. Kesalahan pemberitaan, disinformasi, hingga pemberitaan yang tidak berimbang dapat berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat maupun reputasi seseorang.
Karena itu, wartawan harus menjadikan fakta sebagai dasar utama pemberitaan, bukan sekadar mengikuti arus informasi atau kepentingan pihak tertentu.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Diskominfo Jepara, Makhlaufi Akhyar, menegaskan pentingnya keberadaan wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
Ia menyebut wartawan sebagai mata dan telinga Kominfo Jepara. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan perkembangan, kondisi, sekaligus berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Melalui pemberitaan, pemerintah daerah dapat mengetahui berbagai persoalan di lapangan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.
Namun, hubungan antara pemerintah dan pers harus dipahami secara proporsional. Wartawan bukan bagian dari perangkat pemerintah, melainkan insan profesional yang memiliki tanggung jawab kepada publik.
Kemitraan antara Diskominfo dan media tidak boleh mengurangi kebebasan pers dalam menyampaikan kritik, mengungkap persoalan, maupun mengawasi kebijakan pemerintah daerah.
Justru keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan konfirmasi media merupakan salah satu ukuran penting dalam membangun transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Memasuki agenda inti, narasumber dari Solopos Media Group, Ayu Prawitasari, memberikan materi mengenai karya jurnalistik dan pentingnya peningkatan kualitas produk pemberitaan di tengah perkembangan industri media.
Pemaparan tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi wartawan Jepara untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan jurnalistik, serta memahami tantangan media dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
Di tengah persaingan pemberitaan digital, kecepatan memang menjadi salah satu tuntutan. Namun, kecepatan tanpa verifikasi justru berpotensi menghasilkan informasi yang keliru.
Wartawan harus mampu menguji keterangan narasumber, melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, menghadirkan keberimbangan, serta membedakan fakta, opini, dan dugaan.
Dalam pemberitaan yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum maupun persoalan pelayanan publik, prinsip praduga tak bersalah dan hak jawab harus tetap dihormati.
Kegiatan peningkatan kualitas insan pers tersebut juga relevan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 3 menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mengembangkan pendapat umum, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Artinya, profesionalisme pers bukan berarti wartawan harus selalu sejalan dengan pemerintah atau menghindari pemberitaan kritis.
Sebaliknya, wartawan justru dituntut berani mengungkap fakta, mengawasi penggunaan kewenangan, mempertanyakan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat, dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang diberitakan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan keterbukaan akses informasi, kemudahan konfirmasi, serta tidak menjadikan hubungan kemitraan sebagai alasan untuk membatasi kritik jurnalistik.
Peningkatan kapasitas insan pers di Kabupaten Jepara diharapkan tidak berhenti sebatas kegiatan diskusi dan penyampaian materi. Hasilnya harus diwujudkan dalam praktik jurnalistik yang semakin berkualitas, profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.
Diskominfo sebagai institusi pemerintah yang membidangi komunikasi dan informasi memiliki peran penting dalam membangun komunikasi terbuka dengan media. Sementara wartawan tetap memiliki tanggung jawab menjaga independensi serta menjalankan tugas jurnalistik sesuai undang-undang dan kode etik.
Pada akhirnya, hubungan pemerintah dan pers harus dibangun berdasarkan keterbukaan, saling menghormati, serta kepentingan masyarakat.
Pers profesional bukan pers yang selalu memuji kekuasaan. Pers profesional adalah pers yang bekerja berdasarkan fakta, berani melakukan kontrol sosial, menjaga independensi, dan tidak menggadaikan kebenaran demi kepentingan siapa pun.
Sebab, kualitas informasi publik tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat berita disampaikan, tetapi juga oleh seberapa akurat fakta diuji dan seberapa berani pers mempertahankan independensinya.(Red -LD).