Minggu, 22 Nov 2026
Home
Search
Menu
Share
More
21 Nov 2026 07:14 - 3 menit reading

Dugaan Ketidaksesuaian Data Alamat dalam Akte Cerai di PA Kebumen, Kades Semanding ‘Manipulasi Data Kesalahan Fatal

Views: 35

Liputandesa.id / Kebumen – Dugaan ketidaksesuaian data kependudukan mencuat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kebumen. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, terdapat perbedaan mencolok antara alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data yang tercantum dalam Akte Cerai Nomor 0040/AC/2026/PA.Kbm atas inisial RS (Penggugat) dan OA (Tergugat).

Media menegaskan, informasi ini berstatus dugaan berdasarkan perbandingan dokumen yang ditunjukkan narasumber.

Hal ini bukan fakta hukum yang telah dibuktikan di pengadilan, dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya tindak pidana pemalsuan.

Penelusuran awal terhadap dokumen menunjukkan perbedaan detail alamat. Untuk inisial RS, data KTP mencatat alamat di Desa Jatinegara RT 04 RW 03, Kecamatan Sempor, sedangkan dalam akte cerai tertulis di Desa Jatinegara RT 03 RW 02, Kecamatan Sempor.

Adapun untuk inisial OA, KTP mencatat alamat di Desa Jatinegara RT 04 RW 03, Kecamatan Sempor, namun akte cerai mencantumkan Dukuh Karangturi, Desa Semanding RT 06 RW 03, Kecamatan Gombong.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Desa (Sekdes) Jatinegara, Sugiyanto, membenarkan adanya anomali tersebut setelah memverifikasi kedua dokumen.

“Saat melihat KTP dan akte cerainya. Memang ada perbedaan data alamat yang berbanding terbalik antara dokumen kependudukan dengan putusan pengadilan,” ungkap Sugiyanto, Jumat (20/11/2026).

Ia menambahkan, berdasarkan data desa, OA merupakan warga asli Jatinegara dan RS adalah menantu warga setempat, di mana keduanya tercatat tinggal di satu alamat yang sama sesuai KTP sebelum proses perceraian berlangsung.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa (Kades) Semanding, Joko Setiyono, yang menyoroti pentingnya integritas data administrasi.

Ia menegaskan bahwa data dalam akte cerai tersebut tidak sesuai dengan data kependudukan asli di desanya, mengingat OA tercatat sebagai warga asli Jatinegara, bukan warga Karangturi.

“Setiap ketidaksesuaian data, apalagi jika terbukti sebagai pemalsuan, adalah kesalahan fatal yang dapat merusak sistem administrasi negara,” tegas Joko.

Pernyataan ini dikuatkan oleh Kasi Pemerintahan setempat TM. Menurutnya, RS merupakan anak dari warga asli Semanding yang menikah dengan OA dari Jatinegara, dan tidak pernah tercatat secara administratif sebagai warga Karangturi.

Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada SD (orang tua RS) melalui telepon yang dilakukan di Balai Desa Semanding dan didengarkan oleh beberapa perangkat setempat tidak menghasilkan keterangan lebih lanjut.

SD menyatakan ketidakbersediaannya untuk hadir memberikan keterangan, dengan alasan perkara gugatan perceraian anak mereka telah memiliki keputusan tetap.

“Perkara gugatan perceraian dari anak saya sudah ada keputusan tetap, sudah tidak ada urusan dengan pihak mantan suami anak saya,” ujar SD, sembari mengarahkan segala pertanyaan terkait kasus ini kepada kuasa hukum yang menangani perkara tersebut.

Secara hukum, perbedaan data dalam dokumen pengadilan dapat berimplikasi serius jika terbukti dilakukan secara sengaja. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja memalsukan atau menggunakan data kependudukan yang tidak benar untuk mengurus dokumen negara.

Selain itu, Kode Etik Advokat mewajibkan penegak hukum untuk bertindak jujur dan tidak memfasilitasi penggunaan data yang tidak benar.

Namun, perbedaan data juga dapat terjadi akibat kesalahan administratif (human error), kekeliruan input, atau kesalahan pengetikan tanpa unsur kesengajaan. Pembuktian atas penyebab pasti perbedaan ini sepenuhnya menjadi kewenangan instansi berwenang melalui pemeriksaan resmi.

Redaksi memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dan prinsip praduga tak bersalah:

  1. Seluruh narasi mengenai “pemalsuan” atau “manipulasi” dalam berita ini adalah dugaan yang bersumber dari perbedaan data yang ditunjukkan narasumber, bukan fakta hukum yang sudah terbukti.
  2. Redaksi tidak menyebutkan nama lengkap pihak terkait untuk menjaga privasi, menghormati asas praduga tak bersalah, dan mematuhi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
  3. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi resmi guna menyeimbangkan pemberitaan ini.

Media akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memperbarui informasi apabila telah ada konfirmasi resmi atau hasil verifikasi dari instansi berwenang. (Red LD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *