Liputandesa.id | Jepara — Sejumlah pedagang Pasar Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, melayangkan protes keras setelah aliran listrik di lingkungan pasar dipadamkan selama lebih dari satu minggu. Akibatnya, aktivitas perdagangan terbilang lumpuh total, pedagang terpaksa berjualan dalam kegelapan, bahkan fasilitas umum, (sepert toilet) juga ikut ditutup. Kamis, (3/9/2026).
Sejak padamnya aliran listrik tersebut, membuat suasana pasar sepi dan mencekam. Pedagang tidak bisa menyalakan lampu, kipas, maupun peralatan dagang lainnya. Barang dagangan yang membutuhkan penerangan sulit terlihat pembeli. Kondisi ini membuat suasana gelap gulita, sehingga omzet para pedagang anjlok drastis, bahkan banyak yang memilih tidak membuka lapaknya sama sekali.
“Dah satu minggu pasar mati lampu, jualan gelap-gelapan. Mohon pencerahan Pak Paguyuban.” ungkap seorang pedagang di pasar dalam unggahan video.
Bukan hanya masalah penerangan, fasilitas umum di pasar juga terdampak parah. Toilet pasar terpaksa ditutup karena tidak ada aliran listrik untuk pengoperasian pompa air dan pencahayaan. Pedagang maupun pengunjung tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut, bahkan tempat ibadah pun terganggu.
“Toilet pun tutup selama seminggu. Tak bisa digunakan, tak bisa sholat.” keluh pedagang lainnya.
Para pedagang akhirnya berinisiatif menggelar audiensi ke kantor pengelolaan pasar untuk meminta kejelasan dan solusi atas masalah tersebut. Namun hasilnya mengecewakan. Kepala pasar mengaku tidak berwenang memutuskan pemulihan listrik, karena pengelolaan dan kendali aliran listrik pasar berada di tangan Paguyuban Pasar Bangsri.
Yang lebih ironis, tidak ada satu pun pengurus paguyuban yang hadir dalam pertemuan tersebut meskipun telah diundang.
“Demo ke Kepala Pasar tak ada solusi, karena yang pegang listrik pasar adalah para paguyuban pasar. Dan tak satu pun anggota paguyuban yang hadir.” ungkap pedagang yang hadir dalam audiensi.
Fakta ini memunculkan dugaan serius: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kelangsungan operasional pasar? Jika listrik dikuasai paguyuban namun pengurusnya tidak hadir saat warga meminta pertanggungjawaban, maka terindikasi kelalaian dan pengabaian terhadap kesejahteraan ratusan pedagang yang membayar iuran dan retribusi setiap hari.
“Para pedagang berharap Pemerintah Desa Bangsri maupun Kecamatan Bangsri segera turun tangan dan tidak membiarkan konflik ini berlarut-larut. Pasar adalah urat nadi ekonomi rakyat, bukan alat yang bisa dimatikan sesuka hati tanpa tanggung jawab,” tegasnya.
Dalam keterangan yang disampaikan oleh Abdul Hakim, selaku Kepala Pasar Bangsri menjelaskan untuk masalah listrik yang mengelola tidak pasar, tapi dari pihak paguyuban. Sedangkan untuk pengusulan pemasangan sepedo meter prosesnya lewat dinas pasar dulu, lalu untuk pemasangan meteran listrik dilakukan oleh pihak Paguyuban selaku yang mengelola listrik.
“Alhamdulillah, sekarang listrik sudah kembali normal, dan untuk masalah toilet, juga bukan kewenangan kami, tapi adanya pihak ketiga yang mengelola, bahkan ada perjanjiannya yang buat dari Dinas terkait,” terangnya Hakim.
Sementara dari pihak ketiga selaku pengelola toilet dan juga paguyuban, Saudara Lasmen mengatakan pihak mengakui memang menjadi pengelola toilet juga anggota paguyuban pasar Bangsri.
“Namun ia malah menanyakan, toilet sebelah mana ni, yang jelas saya hanya mengelola 1 toilet. Nak pengin jelas ketemu mawon, maaf niki lagi onten acara,” ucapnya.
Keterangan yang disampaikan Anjar Jambore Widodo, S. Sos., MH., selaku Kepala Dispridag memaparkan Alhamdulillah untuk permasalahan listrik di pasar bangsri sudah selesai dikerjakan, dan saat ini sudah menyala seperti sebelumnya.
“Kemudian untuk 40 kios yang belum terpasang meteran listriknya, saat ini sudah dianggarkan, dan perihal terkait toilet besok kita akan sidak ke lokasi,” tuturnya.
(Yusron/red)