Rabu, 18 Nov 2026
Home
Search
Menu
Share
More
17 Nov 2026 18:17 - 6 menit reading

Ahmad Gunawan Tawarkan Strategi Integrasi KDMP, GAPATRA Dan MBG, Dorong Peternak Lokal Kuasai Pasar Pangan Nasional

Views: 33

JAKARTA, LIPUTANDESA.ID – Penguatan ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya mengandalkan larangan impor dan program bantuan pemerintah. Diperlukan sistem distribusi, penyerapan hasil produksi, pembiayaan, serta kelembagaan ekonomi rakyat yang terintegrasi dari tingkat desa hingga pasar nasional.(17/11/2026).

Gagasan tersebut disampaikan Ahmad Gunawan, Calon Pengurus GAPATRA (Gerakan Prabowo Tani Sejahtera), melalui tulisan bertajuk Menjawab Program Prabowo dalam Hal Ketahanan Pangan: Kembalikan Swasembada Pangan melalui Program KDMP-MBG, Kembalikan Ekonomi ke Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pandangannya, terdapat tiga momentum strategis yang harus disatukan, yakni perlindungan peternak melalui kebijakan pembatasan impor daging kambing dan domba, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ahmad, ketiga program tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Jika diintegrasikan, ketiganya berpotensi membangun rantai ekonomi peternakan dan pertanian nasional yang melibatkan masyarakat desa secara langsung.

Kebijakan Impor Harus Diikuti Penyerapan Produk Peternak. Ahmad menilai penghentian sementara penerbitan rekomendasi impor karkas dan daging domba yang diumumkan Kementerian Pertanian pada akhir November 2024 merupakan peluang untuk memperkuat posisi peternak lokal.

Komitmen perlindungan tersebut kembali ditegaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pertemuan dengan peternak pada 27 Oktober 2026. Pernyataan Menteri Pertanian yang menegaskan bahwa satu kilogram pun kambing tidak boleh masuk ke Indonesia menjadi sinyal keberpihakan terhadap produksi dalam negeri.

Namun, menurut Ahmad, kebijakan pembatasan impor harus disertai kepastian pasar, harga jual yang layak, ketersediaan pakan, pembinaan peternak, serta jaminan penyerapan hasil ternak.
“Jangan sampai impor dibatasi, tetapi peternak rakyat tetap kesulitan menjual hasil ternaknya. Negara harus hadir membangun sistem dari hulu sampai hilir,” demikian pokok pemikiran yang disampaikan Ahmad.

Data statistik Kementerian Pertanian tahun 2025 menunjukkan populasi kambing Indonesia sekitar 15,82 juta ekor dan domba sekitar 9,15 juta ekor. Totalnya mendekati 25 juta ekor. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat pasokan protein hewani nasional.

KDMP Diusulkan Menjadi Distributor Produk Peternak. Salah satu usulan utama Ahmad adalah menjadikan setiap KDMP sebagai simpul distribusi produk anggota GAPATRA.

Ia menilai koperasi desa tidak seharusnya hanya berorientasi pada perdagangan sembako. KDMP perlu dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang mampu menampung, mengolah, dan memasarkan hasil pertanian maupun peternakan masyarakat.

Ada tiga sektor yang diusulkan untuk dikembangkan. Pertama, distributor daging kambing dan domba. KDMP dapat menjadi tempat pengumpulan hasil ternak anggota GAPATRA untuk selanjutnya disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program MBG, pasar lokal, usaha kuliner, kebutuhan aqiqah, dan kurban.

Kedua, distributor susu kambing dan susu domba melalui pengembangan sistem pengumpulan, pengolahan, pasteurisasi, pengemasan, dan pemasaran.

Ketiga, pengembangan pupuk organik serta pakan ternak murah melalui konsep pertanian terpadu atau integrated farming. Kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk organik, sedangkan jerami dan limbah pertanian berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan melalui fermentasi dan pembuatan silase.

Dengan demikian, menurut Ahmad, KDMP dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang menghubungkan petani, peternak, pengolah produk, dan konsumen.
MBG dan SPPG Harus Membuka Pasar bagi Peternak Lokal dalam skema yang ditawarkan, Ahmad membagi pasar produk peternakan menjadi tiga tingkatan.
Pertama, SPPG dan MBG sebagai pasar institusional yang berpotensi menyerap kebutuhan pangan secara rutin.

Kedua, KDMP sebagai pasar lokal yang melayani kebutuhan masyarakat desa dan wilayah sekitarnya.
Ketiga, koperasi sekunder sebagai penghubung distribusi antarkabupaten, antarprovinsi, hingga peluang pasar ekspor apabila persyaratan mutu dan regulasi terpenuhi.

Ahmad mengusulkan agar KDMP di setiap kabupaten/kota membangun jaringan koperasi sekunder sehingga distribusi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, tanpa koordinasi antarkoperasi, potensi produksi dari puluhan ribu desa dapat menghadapi persoalan ketimpangan pasokan, persaingan harga, dan lemahnya posisi tawar peternak.

Berdikari Diminta Tidak Berhenti pada MoU
Ahmad juga menyoroti peran PT Berdikari (Persero) dalam memperkuat industri peternakan nasional.

Ia menilai kerja sama melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan swasta dan mitra internasional perlu ditindaklanjuti dengan kontrak kerja yang memiliki target terukur.
Menurutnya, Berdikari perlu membuka ruang kerja sama dengan GAPATRA dan jaringan KDMP di seluruh Indonesia.

Indikator kerja sama yang diusulkan meliputi jumlah ternak yang diserap, kepastian harga pembelian, penyediaan pakan, jumlah peternak yang dibina, serta evaluasi pelaksanaan setiap tiga bulan.

“MoU bukan kontrak kerja. Harus ada target yang jelas, berapa ekor ternak diserap, berapa peternak dibina, dan bagaimana kepastian harga bagi peternak rakyat,” menjadi penekanan dalam gagasan tersebut.

Perguruan Tinggi Didorong Terlibat dalam Pengembangan Peternakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Ahmad mengusulkan kemitraan KDMP dengan perguruan tinggi, antara lain IPB, Unpad, UGM, Universitas Brawijaya, Unhas, dan Unand.

Dalam konsep tersebut, mahasiswa dapat menjalani program magang di koperasi desa, dosen memberikan pendampingan teknis kepada peternak, sedangkan peternak menjadi bagian dari praktik pengembangan teknologi dan inovasi peternakan.

Pendampingan diharapkan tidak hanya berupa pelatihan sesaat, melainkan mencakup peningkatan produktivitas, kesehatan ternak, pengolahan pakan, manajemen usaha, hingga pengembangan pemasaran.

Usulkan Reformasi Kelembagaan dan Bank Koperasi. Tidak berhenti pada sektor produksi, Ahmad juga mengajukan reformasi kelembagaan gerakan koperasi.

Ia mengusulkan agar DEKOPIN ditempatkan sebagai badan di bawah Presiden serta mendorong pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperbarui regulasi perkoperasian, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Di bidang pembiayaan, Ahmad menawarkan gagasan pembentukan kekuatan perbankan berbasis kepemilikan koperasi.” Ujarnya.

Dua alternatif yang diajukan adalah pembelian kembali saham KB Bank (dahulu Bank Bukopin) melalui konsorsium koperasi dan kepemilikan saham oleh induk koperasi pada bank pemerintah yang dikelola melalui Danantara, sesuai ketentuan hukum dan regulasi sektor keuangan.

Ia juga mengusulkan agar biaya pembiayaan koperasi dapat ditekan hingga mendekati tiga persen melalui skema yang tepat, termasuk subsidi bunga dan mekanisme pembagian hasil usaha.

Gagasan tersebut, menurutnya, dimaksudkan agar anggota koperasi tidak hanya menjadi nasabah, tetapi juga memiliki peran nyata sebagai pemilik dan pengambil keputusan dalam lembaga ekonomi bersama.

Ahmad menegaskan bahwa transparansi dan pengawasan merupakan syarat mutlak agar program koperasi desa tidak mengulangi persoalan tata kelola koperasi pada masa lalu.

Ia mengusulkan agar laporan Sisa Hasil Usaha (SHU), pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengelolaan keuangan, data produksi, harga jual, serta kontrak kerja sama dapat diakses dan diawasi anggota.

Begitu pula GAPATRA harus membuka data populasi ternak, harga, dan kerja sama penyerapan hasil produksi. Sementara itu, BUMN yang terlibat perlu memastikan transparansi pelaksanaan nota kesepahaman maupun kontrak bisnis.
“Jangan ada korupsi. Harus zero korupsi. Itu rumusnya,” menjadi penegasan Ahmad dalam gagasannya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan dan akuntabilitas, koperasi desa berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat dan gagal menjalankan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 Menjadi Landasan Ekonomi Kerakyatan melalui gagasan tersebut, Ahmad ingin mendorong agar program ketahanan pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Ia menilai integrasi GAPATRA, KDMP, MBG, perguruan tinggi, koperasi sekunder, dan BUMN dapat menjadi salah satu jalan memperkuat ekosistem pertanian dan peternakan nasional.

GAPATRA, lanjutnya, terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai asosiasi, organisasi, dan lembaga yang memiliki perhatian terhadap pengembangan sektor pertanian serta peternakan Indonesia.

Pada akhirnya, gagasan yang ditawarkan Ahmad Gunawan bermuara pada satu tujuan: memastikan petani dan peternak menjadi pelaku utama dalam pembangunan ketahanan pangan nasional.

Peternak sejahtera, petani sejahtera, dan kebutuhan pangan bergizi masyarakat diharapkan semakin banyak dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri.

Bagi Ahmad Gunawan, penguatan koperasi dan ekonomi produktif desa merupakan bagian dari upaya mengembalikan semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Editor: Tim Red-LD
Sumber : Ahmad Gunawan Ketua WASKITA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *