
JEPARA, Liputandesa.id – Pelaksanaan program Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dari pemerintah pusat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan adanya dua sekolah dasar (SD) yang pelaksanaan pekerjaan fisiknya diserahkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor), meskipun mekanisme program revitalisasi tersebut mengatur pelaksanaan pembangunan melalui skema swakelola.(15/11/2026).
Dua sekolah yang menjadi sorotan tersebut adalah SD Negeri 2 Kunir, Kecamatan Keling, dan SD Negeri 2 Pulodarat, Kecamatan Pecangaan. Keduanya diketahui tengah melaksanakan pekerjaan rehabilitasi enam ruang kelas serta pembangunan atau rehabilitasi kamar mandi dan toilet.
Dugaan tersebut disampaikan Ahmad Ni’am (45), dari Lingkar Studi Kebijakan Desa (Laskar Desa), Sabtu (14/11/2026). Ia meminta pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Jepara diawasi secara serius agar tidak menyimpang dari petunjuk teknis (juknis), ketentuan penggunaan anggaran, maupun mekanisme pelaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Diduga ada dua sekolah dasar di wilayah Kabupaten Jepara yang proses pekerjaan fisiknya dikerjakan oleh pihak ketiga atau kontraktor, yakni SDN 2 Kunir, Kecamatan Keling, dan SD Negeri 2 Pulodarat, Kecamatan Pecangaan. Kedua sekolah tersebut saat ini melaksanakan rehabilitasi enam ruang kelas serta rehabilitasi kamar mandi atau toilet,” ungkap Ahmad Ni’am.
Program Revitalisasi Menyasar 210 Sekolah
Berdasarkan data yang disampaikan dalam informasi program per akhir Oktober 2026, terdapat sebanyak 210 satuan pendidikan di Kabupaten Jepara yang masuk sasaran program revitalisasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 satuan pendidikan disebut baru menyelesaikan persyaratan administrasi pada akhir Oktober 2026 sehingga baru memasuki pencairan termin pertama sebesar 70 persen.
Sementara itu, sebanyak 56 satuan pendidikan yang pencairan dananya telah dilakukan pada periode April hingga Juni 2026, pada akhir Oktober dilaporkan baru bersiap melaksanakan pekerjaan fisik. Adapun kelompok 107 sekolah lainnya disebut telah lebih dahulu melaksanakan pekerjaan dengan rata-rata progres fisik mencapai lebih dari 60 persen.
Perbedaan tahapan pelaksanaan tersebut menjadi penting untuk dicermati, terutama menyangkut kesesuaian antara pencairan anggaran, progres pekerjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana di masing-masing satuan pendidikan.
Ahmad Ni’am menilai, apabila dugaan pelibatan kontraktor dalam pekerjaan revitalisasi tersebut benar-benar terjadi dan bertentangan dengan ketentuan swakelola yang berlaku, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pelaksanaan, pengadaan material, pembayaran tenaga kerja, serta pertanggungjawaban anggarannya.
Menurutnya, kepala sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
“Jika benar pekerjaan fisik dilimpahkan kepada pihak ketiga dan terbukti bertentangan dengan juknis, tentu harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban. Jangan sampai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru membuka ruang penyimpangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penggelembungan harga (mark-up), penyalahgunaan anggaran, atau kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, dugaan pelanggaran tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, serta fakta pelaksanaan di lapangan. Tidak setiap keterlibatan penyedia barang atau tenaga pendukung secara otomatis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tanpa melihat ketentuan dan mekanisme program yang berlaku.
Lebih lanjut, Ahmad Ni’am mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan revitalisasi sekolah. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah penyimpangan sejak awal.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan fisik harus mengacu pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja atau Detail Engineering Design (DED), serta hasil survei awal tingkat kerusakan bangunan.
“Setiap kegiatan harus memiliki papan informasi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Dokumen teknis seperti RAB, gambar kerja, dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) juga harus tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sesuai ketentuan program,” jelasnya.
Menurutnya, Tim Teknis Perencana dan Pengawas serta pendampingan dari Dinas Pendidikan harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Verifikasi kesesuaian material, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan progres fisik menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan sesuai perencanaan.
Dengan demikian, pencairan anggaran maupun proses serah terima hasil pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima (BAST) harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi awak media terkait dugaan pelaksanaan pekerjaan revitalisasi yang melibatkan pihak ketiga di SDN 2 Kunir dan SD Negeri 2 Pulodarat, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, Agus Sulistyono, memberikan tanggapan singkat.
“Terima kasih informasinya. Berkaitan dengan hal itu, secepatnya kita akan cek ke lokasi yang dimaksud. Untuk saat ini kami Disdikpora belum memberikan tanggapan langsung,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Disdikpora Jepara akan melakukan pengecekan terhadap informasi yang disampaikan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan maupun klarifikasi teknis dari kedua sekolah yang disebutkan.
Publik kini menunggu langkah konkret Disdikpora Jepara untuk memastikan apakah pelaksanaan revitalisasi di kedua sekolah tersebut telah sesuai dengan mekanisme swakelola dan petunjuk teknis program.
Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Dugaan pelibatan kontraktor di dua sekolah tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan terbuka, bukan sekadar asumsi ataupun pembenaran sepihak.
Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai aturan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
Kini, perhatian publik tertuju pada Disdikpora Kabupaten Jepara: apakah pengecekan lapangan benar-benar dilakukan dan apakah hasilnya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat? (Yusron – Liputandesa.id)