Jepara, – Pelaksanaan program Voluntary Counseling and Testing (VCT) atau konseling dan tes sukarela HIV/AIDS di Kabupaten Jepara disorot publik. Sejumlah petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara yang tergabung dalam tim VCT mobile diduga melakukan manipulasi data saat pengambilan sampel darah dari masyarakat.21/05/2025.
Petugas VCT mobile diduga mengambil sampel darah dari warga yang bukan merupakan penerima manfaat resmi program. Dalam pelaksanaannya, proses pengambilan dilakukan tanpa verifikasi identitas yang jelas, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara data peserta yang tercatat dan warga yang diambil sampel darahnya.
Pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran ini adalah petugas lapangan dari tim VCT mobile Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Kepala DKK Jepara, Mudrikatun, disebut telah mengetahui adanya laporan ini. Namun saat dikonfirmasi, ia hanya memberikan jawaban singkat melalui pesan teks: “Baik Bapak… kami tindak lanjuti. Matur nuwun.”
Kegiatan pengambilan sampel berlangsung pada periode awal tahun 2025, dengan laporan dan informasi mulai terungkap dan dikonfirmasi oleh narasumber pada pertengahan Mei 2025.
Kegiatan ini berlangsung di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara. Pengambilan sampel dilakukan secara langsung kepada masyarakat di berbagai lokasi tanpa prosedur verifikasi yang semestinya.
Program VCT merupakan bagian penting dari upaya deteksi dan pencegahan HIV/AIDS. Ketidaksesuaian antara data penerima dengan warga yang disampling menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil tes dan efektivitas program secara keseluruhan. Selain itu, narasumber menyebut program ini bukan hanya nasional, tetapi juga merupakan bagian dari program WHO, sehingga diduga kuat adanya pelanggaran terhadap standar internasional dan potensi penyalahgunaan anggaran.
Menurut salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya, petugas melakukan pengambilan sampel darah secara acak di lapangan tanpa mencocokkan data peserta yang telah terdaftar. Bahkan, ditemukan sejumlah nama warga yang tercatat sebagai penerima VCT padahal mereka mengaku tidak pernah mengikuti pengambilan sampel. Narasumber menyatakan telah mengumpulkan data dan bukti, dan berencana melapor ke penegak hukum. Ia juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengklarifikasi dugaan ketidaktepatan sasaran program ini.
“Ada warga yang namanya tercatat, tapi tidak pernah merasa diambil darahnya. Ini mencurigakan dan saya siap membawa saksi serta bukti ke jalur hukum,” ujar narasumber.
Situasi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program kesehatan, terutama yang berhubungan langsung dengan isu sensitif seperti HIV/AIDS. Oleh karena itu, sejumlah pihak mendorong dilakukan investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program VCT di Jepara, serta meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama dalam menjalankan program kesehatan masyarakat, terlebih ketika menyangkut keselamatan dan hak warga atas layanan publik yang tepat dan berintegritas.(Red)