Liputandesa.id — Jepara, [ Bupati Jepara H. Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar melaksanakan program “Bupati Ngantor di Desa” dengan mengunjungi Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, pada Selasa (22/4/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi dari warga dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.23/04/2025.
Selama kegiatan tersebut, sejumlah permasalahan mendasar disampaikan oleh warga kepada Bupati dan Wakil Bupati Jepara, antara lain masalah kemacetan lalu lintas dan minimnya saluran drainase. Warga juga mengeluhkan kurangnya dukungan CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan yang beroperasi di desa mereka.
Petinggi Desa Banyuputih, Joko Prakoso, menyampaikan bahwa kemacetan semakin parah setiap pagi dan saat hujan, terutama di sekitar kawasan industri padat karya seperti PT HWI yang mempekerjakan lebih dari 22 ribu orang. Joko juga mengusulkan percepatan pembangunan jalan dan saluran drainase, serta merealisasikan rencana pembangunan jembatan penghubung Banyuputih-Pendosawalan yang sudah diusulkan sejak 2020.” Ujar Joko.
Kegiatan Bupati Ngantor di Desa berlangsung pada Selasa, 22 April 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jepara untuk menjangkau langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga desa.
Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Desa Banyuputih terletak di kawasan yang memiliki banyak industri besar, yang menjadi salah satu fokus perhatian dalam diskusi tersebut.
Dalam acara tersebut, hadir Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, Kepala Dinas PUPR, serta Penjabat Sekda Kabupaten Jepara Ary Bachtiar, yang juga turut serta dalam merespon aspirasi warga. Joko Prakoso, selaku Petinggi Desa Banyuputih, menjadi perwakilan warga yang menyampaikan berbagai keluhan dan usulan.
Kegiatan ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk langsung menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, khususnya terkait infrastruktur dan dukungan perusahaan. Selain itu, program ini menunjukkan respons cepat dari pemerintah daerah dalam merespon aspirasi warga. Sebagai kawasan yang memiliki banyak perusahaan besar, pengembangan infrastruktur dan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup warga setempat.
Bupati Witiarso Utomo merespon keluhan warga dengan mengarahkan Dinas PUPR untuk segera memulai pembangunan jembatan penghubung Banyuputih-Pendosawalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar. Pembangunan jalan di kawasan tersebut juga direncanakan dimulai pada tahun 2026 dengan menggunakan konstruksi beton yang lebih tahan lama.
Selain itu, terkait keluhan tentang CSR, Bupati Wiwit menekankan pentingnya perencanaan yang matang dari desa agar kebutuhan mereka dapat disampaikan dengan jelas kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Jepara akan rutin berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk memastikan kontribusi CSR lebih tepat sasaran.Ujarnya.
Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar mengapresiasi program ini sebagai bentuk kepemimpinan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Ia juga menyoroti pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga nilai religius di tengah pesatnya arus investasi dan pembangunan di Jepara.”Ungkapnya.
Dengan diadakannya program Bupati Ngantor di Desa, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dapat lebih dekat dengan masyarakat dan membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan di desa-desa.