Liputandesa.id — JAKARTA [ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi tekanan serius. Defisit diproyeksikan mencapai Rp695 triliun, sementara beban bunga utang mendekati Rp600 triliun, membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit untuk membiayai program pembangunan produktif, Selasa (31/3/2026).
Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan fiskal nasional. Kombinasi antara defisit tinggi, kewajiban pembayaran utang, serta besarnya alokasi subsidi dan program sosial menjadi faktor utama yang menekan struktur APBN tahun depan.
Tekanan fiskal ini melibatkan pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan, sebagai otoritas pengelola anggaran negara. Dampaknya dirasakan luas oleh masyarakat, pelaku usaha, hingga investor, karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi nasional.
Situasi tersebut mulai terlihat sejak awal 2026, ketika asumsi makro ekonomi diuji oleh dinamika global, termasuk fluktuasi harga energi dan ketegangan geopolitik internasional.
Secara nasional, tekanan ini tercermin dalam struktur belanja negara yang semakin kaku (rigid). Sebagian besar anggaran telah “terkunci” untuk kebutuhan rutin dan kewajiban yang sulit dikurangi.
Beberapa faktor utama yang memicu tekanan APBN 2026 antara lain Defisit tinggi, sekitar Rp695 triliun, Beban bunga utang mendekati Rp600 triliun atau hampir seperlima pendapatan negara.
Belanja rigid meliputi, Subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun, Subsidi non-energi sekitar Rp108,8 triliun, Program makan bergizi sekitar Rp335 triliun, Asumsi makro rentan harga minyak diasumsikan USD 70 per barel, namun berpotensi melonjak akibat konflik global.
Jika harga minyak dunia melampaui USD 100 per barel, beban subsidi energi berisiko membengkak dan memperlebar defisit.
Tekanan fiskal terjadi karena sebagian besar pendapatan negara terserap untuk kewajiban masa lalu, terutama pembayaran bunga utang. Akibatnya, ruang fiskal untuk belanja produktif semakin terbatas, pemerintah kesulitan menambah program baru, dan ketergantungan terhadap utang berpotensi berlanjut.
Lembaga Political Economy and Policy Studies (PEPS) menilai kondisi ini sebagai sinyal peringatan serius bagi keberlanjutan fiskal Indonesia.
Peneliti PEPS, Anthony Budhiawan, menyatakan bahwa struktur APBN 2026 menunjukkan tekanan yang tidak bisa diabaikan.
“Struktur APBN 2026 menunjukkan tekanan fiskal yang serius. Ketika beban bunga utang mendekati Rp600 triliun dan belanja subsidi terus membesar, ruang fiskal pemerintah menjadi sangat terbatas. Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut kemampuan negara dalam menjaga kesinambungan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa risiko fiskal dapat meningkat jika asumsi makro meleset.
“Jika asumsi makro seperti harga minyak meleset akibat gejolak global, maka risiko pembengkakan subsidi energi akan semakin besar. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit dan memaksa pemerintah mengambil langkah penyesuaian yang tidak populer,” lanjutnya.
Menurutnya, tanpa reformasi fiskal yang serius, APBN berisiko terjebak dalam siklus pembiayaan kewajiban masa lalu.
“Tanpa reformasi fiskal yang serius, baik dari sisi optimalisasi pendapatan maupun efisiensi belanja, APBN berpotensi terjebak dalam siklus membayar kewajiban masa lalu, bukan membiayai masa depan,” tegas Anthony.
Secara keseluruhan, APBN 2026 mencerminkan kondisi fiskal yang tidak longgar. Kombinasi beban utang, subsidi, dan tekanan global menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam merumuskan kebijakan. Tanpa strategi pengelolaan utang dan belanja yang lebih efisien, ruang gerak fiskal dikhawatirkan semakin menyempit dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi ke depan.
Editor : Red Liputandesa.id
Sumber : Lembaga Waskita & Political Economy and Policy Studies (PEPS)